KARAWANG, Spirit

Masih banyaknya keluhan dari berbagai pihak terhadap proses perizinan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Karawang ditanggapi kamar dagang dan Industri (Kadin) setempat. Ketua Komite Tetap Pengembangan dan Pembinaan UMKM, Ridwan Alamsyah meminta BPMPT untuk lebih transparan terhadap melayani perizinan.

“BPMPT harus terbuka dan transparan. Berbagai ketentuan teknis harusnya bisa diakses secara terbuka oleh pemohon agar mengetahui sejauhmana proses perizinan yang dimasukkan. Jangan sampai, adanya kekurangan persyaratan perizinan tak disertai bukti tertulis yang bisa dijadikan pegangan pemohon untuk memperbaiki persyaratan,” ungkapnya kepada Spirit Jawa Barat, rabu (20/4).

Ia menambahkan, BPMPT juga harus mampu melibatkan kalangan usahawan yang ada di Kota Pangkal Perjuangan. Hal itu, kata dia, akan memudahkan proses percepatan perizinan yang dilayangkan oleh investor. “Kadin sebagai wadah berhimpunnya kalangan dunia usaha perlu untuk digandeng agar bisa mendorong perbaikan kinerja dan percepatan perizinan. Investor pun tentunya, akan lebih terbuka dengan adanya jalinan kemitraan yang dibangun BPMPT dan Kadin,” tandas Ridwan.

Dirinya menegaskan, keberadaan BPMPT dalam investasi daerah sangatlah strategis, sehingga jangan sampai organisasi perangkat daerah tersebut malah dipersepsikan sebagai penghambat investasi.

“Image sebagai penghambat investasi harus dihilangkan. Sekali lagi, BPMPT jangan sampai memonopoli tanpa melibatkan stakeholder lain seperti kadin untuk membantu percepatan pembangunan dan investasi daerah,” tegas dia.

Diketahui, kalangan investor masih saja mengeluh karena proses perizinan yang kerap kali tak tepat waktu. Padahal, menurut pengakuan beberapa pemohon perizinan, persyaratan dan mekanisme pengajuannya telah dipenuhi. Hal ini, tentunya menjadi permasalahan yang harus disikapi oleh pemerintah kabupaten Karawang agar tak memperburuk citra dalam menarik investasi dari luar. (top)