KARAWANG, Spirit
Kinerja Komisi A DPRD Kabupaten Karawang kembali dipertanyakan, mengingat ada beberapa permasalahan tidak bisa ditindaklanjuti secara komprehensif. Misalnya soal sengketa lahan di tiga desa, dan banyak perusahaan yang secara legalitas belum lengkap sudah beroperasi. Terakhir yang sedang hangat menjadi pemberitaan tentang lemahnya fungsi kontrol terhadap proses perizinan ekplorasi PT Pertamina di Desa Tegalsawah Kecamatan Karawang Timur.
Pernyataan tersebut dilontarkan aktivis Aliansi Pemuda Pembaharu Karawang (AMPK) N Syam Syam, kepada Spirit Karawang, Senin (11/1). Ia juga menyoroti anggota Komisi A DPRD Karawang kurang kompak.
“Baik itu Ketua Komisi maupun sekertarisnya, di setiap kesempatan jarang sekali terlihat memimpin rapat atau agenda-agenda yang menjadi pembahasan Komisi A,” kata Syam Syam.
Karenanya, kata Syam Syam, masuk akal apabila anggota Komisi A juga tidak pernah hadir dalam agenda kegiatan komisi. Menurutnya, ada anggota yang hanya hadir atau datang hanya pada saat rapat paripurna saja. Padahal bila diperhatikan komposisi Anggota Komisi A merupakan senior-senior yang pernah duduk sebagai pimpinan DPRD.
“Seharusnya kinerja mereka bisa lebih bekualitas dan optimal dalam menggelorakan semangat kerja di Komisi A,” katanya.
Kondisi itu, menurut Syam Syam harus segera menjadi perhatian Badan Kehormatan DPRD dan fraksi atau partai anggota Komisi A berasal. Kalau para anggota dewan dianggap sudah tidak cocok atau tidak sesuai dengan latar belakang pengalaman dan keilmuannya harus dirotasi.
Lebih jauh dia mengatakan, rotasi merupakan hal yang harus segera dilakukan agar khususnya Komisi A dan umumnya komisi lainnya bisa melakukan tugas pokok dan fungsinya secara benar, sehingga persoalan-persoalan di bawah bisa segera diselesaikan dengan baik.
Ke depan, Syam berharap DPRD Kabupaten Karawang bisa lebih baik. Tugas fungsi dan kewenangannya bisa dijalankan dengan baik sehingga Karawang ke depan bisa maju dan mandiri. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat bisa diselesaikan dengan baik, koordinasi lembaga legislatif dan eksekutif bisa bersinergi.
Hal sama disampaikan Sekretaris AMPK Yuli. Kata dia, bila wakil rakyat sudah malas seperti itu lebih baik ada pergantian antar waktu saja. Pasalnya, dari pada makan gaji buta yang merugikan rakyat lebih baik mengambil langkah yang bijak.
“Jika sudah malas jadi dewan mundur saja. Masih banyak yang siap ngabdi untuk rakyat. Bukan untuk asal bapak senang,” katanya.(yan)