KARAWANG,Spirit
Informasi penjadwalan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2016 yang telah beredar lewat media cetak hingga media sosial rupanya menimbulkan keresahan. Pasalnya, informasi tersebut dinilai telah menyesatkan masyarakat. Terlebih, setelah Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) merespon dengan melayangkan surat edaran sanggahan isu penerimaan CPNS. Dalam surat edaran nomor B/501/M.PAN.RB/01/2016, Yuddi Chrisnandi meminta pejabat Pembina kepegawaian, khususnya gubernur, bupati dan walikota untuk menginformasikan kepada wilayahnya mengenai ketidakbenaran penjadwalan penerimaan CPNS. “Secara pribadi, kami (BKD) tidak malasah jika banyak masyarakat yang berbondong-bondong kemari menanyakan kebenarannya. Tetapi mungkin Menpan-RB merasa jengah dan berkewajiban memberikan klarifikasi,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan dan Data Pegawai Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) Karawang, Taufik Mulyana, saat ditemui diruangannya, Jumat (29/1).
Taufik mengaku merasa prihatin kepada masyarakat yang terlanjur percaya atas informasi yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya banyak dari kategori II yang diberikan harapan palsu oleh oknum.
“Pernah ada beberapa orang datang kesini, menunjukan SK dari dinas untuk menanyakan keasliannya. Setelah kita check melalui SAPK, malah nge-blank. Artinya sudah jelas itu penipuan. Dia sudah ditipu,” imbuhnya.
Oleh karenanya, pemerintah daerah melalui BKD segera mengeluarkan surat edaran ke pihak terkait dan lakukan sosialisasi. Serta menginformasikan kembali, bahwa sejak tahun 2014, penerimaan CPNS telah menggunakan sistem computer assisted test (CAD).
Dengan sistem tersebut dipastikan tidak ada pihak manapun yang dapat membantu kelulusan peserta. Apalagi jika tanpa mengikuti seleksi akan dapat diterbitkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai CPNS.
“Jadi tidak bisa lagi ada titip menitip ataupun rekomendasi dari siapapun. Sebab hasil tesnya bisa langsung diketahui dan tidak bisa direkayasa,” tukas Taufik. (cr2)
