KARAWANG, Spirit – Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Sekretariat Kabupaten Karawang, Herry merupakan inisiator disembunyikannya Surat Keputusan (SK) Perpanjangan Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang. Hal itu seperti yang diungkapkan Kabag Hukum Setkab setempat, Kiki Saubari melalui sambungan telepon.
“Saya diamanati sama Kabag Perekonomian, Pak Heri untuk tidak mengeluarkan. kalaupun ada yang membutuhkan, diminta untuk ke dia (Heri, red). Jadi saya nggak bisa mengeluarkan, karena sudah menerima amanat dari Kabag Perekonomian,” ungkapnya.
Hal ini tentunya sangat ironis. Mengingat, Herri merupakan salah satu Dewan pengawas (Dewas) PDAM Tirta Tarum yang seharusnya memberikan pengawasan terhadap pengelolaan manajemen PDAM. Tentunya, inisiatif tersebut semakin menguatkan dan melengkapi banyaknya spekulasi adanya aroma permainan dalam pengelolaan keuangan di perusahaan plat merah tersebut.
Apalagi, dalam laporan hasil kajian BPKP Wilayah Provinsi Jawa Barat, proyek uprating/peningkatan kapasitas di PDAM Cabang Telukjambe dinilai tidak beres. Dan anehnya, Dewan Pengawas PDAM, terkesan tutup mata dan mengaku tidak tahu-menahu terkait hal itu.
Dikatakan Kiki, dalam perpanjangan SK Dirut tidak mutlak habis di masa enam bulan setelah penetapan perpanjangan. Pasalnya, kata dia, dalam salah satu klausulnya, masa jabatan perpanjangan dirut bisa dikatakan habis jika sudah ada dirut definitif.
Ketika didesak, kalau klausul dalam SK tersebut merupakan bentuk pasal karet, Kiki enggan menanggapi. “Ya seingat saya, memang seperti itu. Perpanjangan dirut itu selama enam bulan atau setelah adanya dirut definitif,” imbuhnya.
Seperti diketahui, posisi jabatan Dirut PDAM Tirta Tarum merupakan salah satu jabatan prestisius di Kabupaten Karawang, sehingga, banyak pihak saling mengincarnya. terlebih lagi, PDAM selalu mendapat porsi lebih dana penyertaan modal dari APBD Kabupaten Karawang. belum lagi, adanya bantuan dari pemerintah pusat untuk penambahan jaringan baru. (top)