KARAWANG, Spirit — Tekanan fiskal yang mulai dirasakan banyak daerah, termasuk Kabupaten Karawang, membuat pemerintah perlu mencari sumber penguatan pembangunan di luar APBD. Direktur Ghazali Center (Research & Consulting), Lili Gojali, S.Pd, menilai Corporate Social Responsibility atau TJSLP menjadi instrumen strategis untuk menopang sektor-sektor prioritas masyarakat.
“Karawang adalah kawasan industri besar dengan potensi CSR yang luar biasa. Di saat ruang APBD terbatas, CSR bisa menjadi penyangga penting bagi kebutuhan publik,” ujar Lili, Senin (8/12/25).
Namun, ia menilai pemanfaatan CSR di Karawang masih jauh dari optimal karena minimnya sosialisasi dan transparansi implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang TJSLP. Publik, kata Lili, tidak mengetahui secara jelas siapa yang duduk dalam forum CSR, bagaimana penentuan prioritas, serta bagaimana alokasi program disusun.
“Forum CSR harus bekerja transparan, partisipatif, dan akuntabel. Tanpa itu, masyarakat sulit menilai apakah program benar-benar sesuai kebutuhan,” tegasnya.
Lili juga mengingatkan adanya pengalaman masa lalu ketika penyaluran CSR menimbulkan tanda tanya, termasuk kasus alokasi CSR perusahaan energi yang tidak menyasar wilayah terdampak langsung. Ia menilai kondisi seperti itu harus menjadi pembelajaran untuk perbaikan tata kelola.
Menurutnya, CSR harus diarahkan pada kebutuhan mendesak seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan infrastruktur dasar.
Ghazali Center menegaskan bahwa Perda CSR Karawang sebenarnya telah menyediakan kerangka hukum yang cukup kuat. Tantangannya adalah konsistensi pelaksanaan, termasuk transparansi dan pengawasan publik. Ia mengingatkan jangan sampai Perda CSR bernasib sama seperti beberapa perda lain yang lemah implementasinya, seperti Perda No.1 Tahun 2011 tentang tenaga kerja lokal.
“Karawang punya potensi, regulasi, dan industri. Yang dibutuhkan sekarang adalah keseriusan tata kelola dan keterbukaan informasi,” kata Lili.
Sebagai lembaga riset, Ghazali Center menyatakan komitmennya untuk terus mendorong perbaikan tata kelola CSR agar lebih profesional, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat. (rls/red)