KARAWANG, Spirit – Sebanyak 1.317 guru non-PNS bersertifikat pendidik yang bertugas di SMA/SMK/SLB negeri di Jawa Barat bisa bernafas lega. Pasalnya, usaha mereka memperjuangkan SK Gubernur sebagai salah satu syarat mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) mulai menunjukkan hasil.



“Alhamdulillah, sejak kami beraudiensi dengan Anggota Komisi V DPRD Jabar, alur perjuangan kami semakin jelas. Apa yang kami perjuangkan langsung disampaikan oleh Pak Abdul Hadi (Wakil Ketua Komisi V) kepada Pak Sekda Jabar (Setiawan Wangsaatmaja),” ujar salah seorang Guru Tidak Tetap (GTT) SMAN 9 Kota Bandung, Rizki Safari Rakhmat melalui sambungan teleponnya, Minggu (21/6/2020).

Kemudian, kata Rizki, Sekda Jabar meneruskannya ke Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat yang saat itu masih dijabat Dewi Sartika.

“Pemberkasan untuk guru-guru honorer pun telah sampai ke GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) Tingkat Jabar,” kata Rizki.

Dirinya bersama rekan-rekannya yang lain sempat khawatir saat adanya pergantian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

“Namun pernyataan Pak Abdul Hadi saat audiensi selanjutnya membuat kami tenang dan optimis. Yakni, pergantian kepada dinas justru menjadi momentum tepat. Terlebih, selain PPDB, kesejahteraan guru honorer juga menjadi prioritas. Dan kabar terbaru dari Kadisdik kalau SK sudah sampai di Biro Hukum Jabar. Mudah-mudahan dilancarkan dan segera ditandatangani,” ujarnya.

Dirinya pun mewakili rekan-rekan guru honorer menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komisi V DPRD Jabar yang telah menyuarakan dan menyampaikan kesejahteraan guru-guru honorer di Provinsi Jabar. Rasanya, kata dia, perjuangan akan terasa lebih sulit jika bejalan sendiri tanpa dibantu Anggota Komisi V DPRD Jabar.

“Alhamdulillah Pak Abdul Hadi quick respons. Insyallah ini menjadi momen bersejarah bagi ribuan guru honorer yang sudah bertahun-tahun menunggu SK Gubernur. Bahkan, di antaranya ada guru-guru honor yang sudah lebih dari 35 tahun, ikut CPNS tidak bisa, maka harapannya bisa mendapatkan tunjangan profesi guru ini,” ucapnya.


Abdul Hadi Wijaya (tengah) bersama Komisi V DPRD Prov Jawa Barat, ketika berdialog dengan para guru di Garut, Senin (15/6/2020)

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat yang juga Politisi PKS Ir H Abdul Hadi Wijaya M.Sc saat dikonfirmasi, menyampaikan ungkapan rasa syukurnya.

“Alhamdulillah, advokasi kami untuk guru honorer berhasil,” ucapnya.

Gus Ahad, panggilan akrab Abdul Hadi Wijaya, juga berjanji akan terus mengawal setiap prosesnya hingga GTT Non-PNS mendapatkan SK Gubernur.

“Insyaallah akan kami kawal hingga SK Gubernur tersebut ditandatangani,” ujarnya.

Sebelumnya, Kadisdik Jabar Dedi Supandi mengatakan, SK Gubernur untuk guru honorer di Jabar tengah dalam proses. Gubernur akan segera menerbitkan SK-nya dan akan segera dilayangkan ke kementerian.

“Kabar gembira, kemarin kami sudah melayangkan percepatan surat keputusan penetapan untuk 1.455 guru honoroer di Jabar yang sudah bersertifikat. Kalau sudah, kami juga akan segera mengirimkannya ke kementerian, supaya yang bersangkutan mendapatkan tunjangannya,” kata Dedi. (ist/dar)