KARAWANG, Spirit — Pelayanan di Puskesmas Medangasem, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang, kembali menuai sorotan. Seorang warga Desa Kampungsawah mengaku dipersulit secara administrasi saat membawa anak balitanya berobat hingga akhirnya diminta membayar biaya pemeriksaan laboratorium sebesar Rp60 ribu tanpa menerima bukti pembayaran resmi.
Keluhan tersebut disampaikan Imam, warga Kampungsawah, yang mendatangi Puskesmas Medangasem karena kondisi anaknya yang masih berusia dua tahun membutuhkan penanganan medis segera.
Namun bukannya langsung mendapatkan tindakan cepat di Instalasi Gawat Darurat (IGD), Imam justru mengaku harus bolak-balik mengurus administrasi pelayanan.
“Saya datang ke IGD supaya anak saya cepat ditangani. Tapi malah disuruh daftar dulu, ambil antrean, lalu balik lagi ke IGD,” kata Imam kepada wartawan, Jumat (29/5/26).
Persoalan tidak berhenti di situ. Setelah berada di ruang IGD, Imam kembali diarahkan menuju ruang laboratorium (LAB). Namun saat tiba di ruang LAB, dirinya lagi-lagi diminta kembali ke bagian pelayanan untuk mengambil nomor register.
Akibatnya, Imam mengaku harus mondar-mandir antar ruangan di tengah kondisi anaknya yang sedang sakit.
“Saya bolak-balik dari pelayanan ke IGD, lalu ke LAB, kemudian balik lagi ke pelayanan,” ujarnya.
Di tengah proses tersebut, pihak pelayanan disebut meminta pembayaran sebesar Rp60 ribu untuk pemeriksaan LAB dengan alasan kepesertaan BPJS maupun Universal Health Coverage (UHC) miliknya masih dalam tahap pengurusan.
Imam mengaku tidak keberatan mengeluarkan biaya tersebut. Namun yang menjadi persoalan, dirinya tidak menerima kuitansi maupun bukti pembayaran resmi dari petugas.
“Saya bayar tidak masalah. Tapi ketika minta bukti pembayaran atau nota, tidak diberikan,” ungkapnya.
Ia mengaku sempat mempertanyakan prosedur tersebut kepada petugas pelayanan. Namun menurut Imam, petugas justru menyebut pembayaran itu merupakan hal biasa dan bukan pungutan liar.
“Katanya itu sudah biasa, bukan pungli. Bahkan saya disuruh lihat tulisan yang ditempel di ruang pelayanan, kalau mau difoto silakan,” katanya.
Selain mempertanyakan administrasi pembayaran, Imam juga menyoroti lambatnya penanganan medis terhadap anaknya yang masih balita.
Menurut dia, dalam kondisi darurat seharusnya pasien anak terlebih dahulu mendapatkan tindakan medis sebelum dipersulit prosedur administrasi.
“Yang saya kecewakan kenapa anak saya tidak langsung ditangani dulu,” ujarnya.
Imam menambahkan, setelah akhirnya mendapatkan pemeriksaan di IGD, anaknya sempat dua kali dilakukan pemasangan infus namun tidak berhasil. Pihak Puskesmas kemudian menyarankan agar pasien dirujuk ke rumah sakit.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Puskesmas atau Plt. Kepala Puskesmas Medangasem belum memberikan penjelasan resmi terkait keluhan pelayanan maupun dugaan pembayaran tanpa bukti resmi tersebut. (ist/red)