KARAWANG, Spirit – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) Kabupaten Karawang memilih walk out dari forum audiensi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Karawang, Rabu (11/3/26).
Langkah tersebut diambil karena pertemuan yang diharapkan menjadi ruang klarifikasi terkait sejumlah proyek infrastruktur di Karawang justru berlangsung tanpa kehadiran pejabat yang dinilai memiliki kewenangan penuh untuk memberikan penjelasan.
Dalam audiensi tersebut, dari pihak DPUPR hanya hadir Kepala Bidang Jalan dan Jembatan, Dani Firmansyah. Sementara Kepala Dinas PUPR serta kepala bidang lainnya tidak terlihat hadir dalam forum tersebut.
Padahal sebelumnya, DPD GMPI Karawang telah melayangkan surat resmi permohonan audiensi dengan harapan Kepala Dinas PUPR beserta seluruh kepala bidang di lingkungan DPUPR dapat hadir untuk memberikan penjelasan terkait pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur yang menjadi perhatian publik.
Salah satu pengurus DPD GMPI Karawang, Fuad Hasan, menilai kondisi tersebut menunjukkan kurangnya keseriusan pihak dinas dalam menanggapi berbagai persoalan yang menyangkut penggunaan anggaran publik.
“Kalau hanya satu kepala bidang yang hadir, kami yakin tidak semua persoalan bisa dijawab. Apalagi Kepala Dinas juga tidak hadir. Kami menilai audiensi ini tidak akan menghasilkan apa-apa, sehingga kami memilih walk out,” ujarnya.
Fuad menegaskan, pihaknya akan menjadwalkan ulang audiensi dengan DPUPR Karawang dalam waktu dekat. Pada pertemuan berikutnya, GMPI meminta agar Kepala Dinas PUPR beserta seluruh kepala bidang hadir secara langsung.
Menurutnya, audiensi tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah, khususnya pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Karawang.
“Kami tidak ingin masyarakat Karawang dirugikan oleh proyek-proyek yang dikerjakan tidak sesuai perencanaan. Ada beberapa pekerjaan yang bahkan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk soal kelebihan bayar,” katanya.
Ia juga menyoroti proyek yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berpotensi merugikan masyarakat karena kualitas pekerjaan tidak sebanding dengan anggaran yang digunakan.
“Kalau pekerjaan melenceng dari RAB hingga menjadi temuan BPK, itu menunjukkan ada persoalan dalam pelaksanaannya. Uang rakyat dipakai, tapi hasilnya tidak sesuai harapan,” tegasnya.
DPD GMPI Karawang pun memberikan peringatan kepada pihak DPUPR. Jika pada audiensi berikutnya kembali tidak menghadirkan pejabat yang berwenang, mereka menyatakan siap menggelar aksi sebagai bentuk protes.
“Kalau audiensi berikutnya kembali diabaikan, kami siap turun ke jalan. Ini bukan sekadar kepentingan organisasi, tetapi menyangkut tanggung jawab penggunaan anggaran publik,” tandas Fuad.
Sementara itu, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan DPUPR Karawang, Dani Firmansyah, menjelaskan ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR dan sejumlah kepala bidang disebabkan adanya agenda dinas lain yang tidak dapat ditinggalkan.
Ia menyebutkan, Kepala Dinas PUPR saat ini sedang mendampingi tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kegiatan pemeriksaan, sedangkan beberapa kepala bidang lainnya tengah menjalankan tugas kedinasan di luar kantor. (rls)