KARAWANG, Spirit — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Proklamasi kembali mendesak Komisi IV DPRD Karawang untuk segera menjadwalkan ulang Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke-2 terkait dugaan malapraktik di RS Hastien, Rengasdengklok.
Perwakilan LBH Bumi Proklamasi, Dede Jalaludin, SH atau yang akrab disapa Bang DJ, menegaskan bahwa proses penanganan kasus tersebut tidak boleh mandek hanya karena adanya emosi pejabat dalam pertemuan sebelumnya.
DJ menilai, DPRD Karawang harus segera mengambil langkah cepat dengan membentuk tim investigasi independen yang fokus mengungkap fakta medis dan administrasi di RS Hastien. Ia juga mendesak agar Kepala Dinas Kesehatan Karawang, Endang Suryadi, segera membuka hasil investigasi yang hingga kini belum disampaikan secara resmi kepada publik.
“Data hasil audit itu harus dibuka secara transparan. Masyarakat berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi,” tegasnya, Selasa (28/10/25),
Lebih lanjut, Dede mengungkap adanya dugaan bahwa kebijakan efisiensi yang diterapkan rumah sakit terhadap pasien BPJS justru memperlambat proses penyembuhan. Menurutnya, hal tersebut bukan hanya menurunkan kualitas layanan, tetapi juga berpotensi membahayakan nyawa pasien.
“Terkesan RS Hastien tidak mau rugi. Jika benar ada praktik seperti itu, maka ini bukan hanya malapraktik, tapi juga maladministrasi yang sangat serius,” ujarnya.
Ia menambahkan, publik menunggu keseriusan DPRD Karawang dalam menjalankan fungsi pengawasan di sektor kesehatan. “Keluarga korban, pendamping hukum, dan para aktivis berharap lembaga legislatif berpihak pada keadilan pasien,” kata Dede.
Sebelumnya, RDP pertama yang digelar pada Senin (20/10/25) berakhir ricuh dan dihentikan lebih cepat. Suasana memanas setelah Kadinkes Karawang disebut gagal memaparkan hasil audit medis terkait kasus meninggalnya Mursiti (62), warga Bekasi, yang diduga menjadi korban kelalaian pascaoperasi di RS Hastien.
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD itu dihadiri oleh anggota Komisi IV DPRD, perwakilan Dinas Kesehatan, manajemen RS Hastien, LBH Bumi Proklamasi, serta Forum Karawang Utara Bergerak (FKUB). Namun, forum yang diharapkan menjadi ruang klarifikasi justru berakhir tanpa hasil, lantaran sikap temperamental Kadinkes yang dinilai arogan dan tidak profesional.
Desakan LBH Bumi Proklamasi ini menjadi peringatan keras bagi legislatif dan eksekutif agar tidak mengabaikan keselamatan warga. Publik kini menanti apakah Komisi IV DPRD Karawang mampu bersikap tegas dan berpihak pada keadilan bagi pasien dan keluarga korban. (ist)