KARAWANG, Spirit – Pertamina dianggap gagal paham soal pemberian kompensasi kepada 10.271 warga Kabupaten Karawang terdampak pencemaran lingkungan akibat bocornya pipa di area PHE-ONWJ. Hal tersebut diutarakan Dona Ramdona, salah seorang warga Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes.
Dona menjelaskan, gagal paham tersebut akibat dari Pertamina tidak memiliki kesiapan dalam menangani dampak sosial ekonomi terhadap warga terdampak.
“Seperti yang kita ketahui kedatangan Pertamina di desa sedari dalam pemberian kompensasi terhadap warga terdampak, yang juga dihadiri oleh Bupati Karawang. Pertamina memberi kompensasi tahap pertama sebesar Rp.1juta 800 ribu. Bagi kami kompensasi ini jauh dari harapan,” jelas Dona kepada Spirit Jawa Barat, Rabu (11/9/2019) melalui sambungan teleponnya.
Masih menurutnya, besaran kompensasi disamaratakan ke semua segmen warga. Baik warga petani tambak ikan, petani garam, nelayan, warung dan pemilik wisata pantai.
“Ini jelas sangat menyakitkan warga. Hitung saja bahwa dampak oil spill ini terjadi mulai tanggal 12 Juli 2019, berarti sekarang sudah mencapai 2 bulan. Jika besaran kompensasi tahap awal hanya Rp.1juta 800 ribu, maka warga hanya diberi Rp.30 ribu per hari, itu hanya bisa untuk membeli nasi goreng 2 piring. Jadi, nelayan yang tidak melaut hanya diberi 2 piring nasi goreng, terus anak-anaknya mau dikasih makan apa? Masa dikasih makan limbah minyak,” katanya geram.
Itu kompensasi tahap pertama, lanjut Dona, ia pun mempertanyakan tentang kompensasi tahap selanjutnya, dari berapa besaran kompensasi, kapan waktu kompensasi selanjutnya diberikan, sampai denga seperti apa perhitungannya.
“Emang warga terdampak ini bukan manusia, yang tidak pernah dikasih penjelasan tentang besaran kompensasi, terus tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah bersama, juga dalam perumusan besaran kompensasi. Ini warga kaya kambing conge saja tidak pernah diajak musyawarah,” tegasnya.
Dirinya pun menambahkan, ketidaksiapan Pertamina ini sangat terlihat dari hasil penghitungan besaran kompensasi terhadap warga terdampak dan dalam menentukan besaran kompensasi selanjutnya.
“Gak tahu ini perhitungan dari siluman mana ya? Dalam hal menurunkan petugas pendataan juga saya rasa Pertamina tidak mengetahui data perumusan daya beli masyarakat. Logika darimana, hanya cukup untuk beli 2 piring nasi goreng, ini jelas ngaco, jangan-jangan mereka tidak memiliki SDM yang mumpuni dalam menangani persoalan ini,” pungkasnya. (dar)