CILAMAYA WETAN, Spirit
Seperti diberitakan beberapa media online Karawang sebelumnya, ketua Komisi D DPRD Karawang, Jawa Barat, Pendi Anwar, akan mendalami berbagai jenis pungutan yang dilakukan pihak SMKN 1 Cilamaya Kecamatan Cilamaya Wetan kepada para siswa.
“Coba nanti saya cross chek dulu yah biar gak salah,” ucap Pendi, Sabtu, (10/2).
Rencana itu mendapat perhatian serius, bahkan para orang tua wali murid begitu menanti realisasi pendalaman yang bakal dilakukan Pendi Anwar selaku wakil rakyat.
“Pak Pendi Komisi bidang pendidikan DPRD Karawang berencana akan mendalami soal pungutan di SMKN 1 Cilamaya. Tentu ini sebuah perhatian yang luar biasa, terpenting harus dibuktikan, dan hasilnya seperti apa,” ungkap Asep LSM BUAS Cilamaya kepada Spirit Jawa Barat, Rabu (14/2).
Senada dikatakan orang tua siswa yang tidak mau disebut namanya, mengatakan, terkait rencana Komisi D DPRD Karawang menyikapi persoalan pungutan yang terjadi di SMKN 1 Cilamaya sangat mengafresiasi. Pasalnya, banyak sekali pungutan yang nilainya pantastik, mulai tahun ajaran baru hingga akhir tahun ajaran, dan hal ini jelas memberatkan orang tua siswa. Dimana kelas XI diminta uang sebanyak Rp 1,5 juta/siswa, sedangkan kelas XII Rp 2 juta/siswa.
“Kami menunggu rencana itu. Banyak pungutan di SMKN 1 Cilamaya. Waktu rapat kemarin tidak ada surat undangan dari sekolah, hanya informasi lewat anak saja, bapak besok suruh kesekolah, tidak jelas subtansinya, ujug-ujug diminta uang, kan aneh,” kata orang tua siswa warga Banyusari ini.
Bahkan bukan hanya itu, siswa yang bawa motor parkir dihalaman sekolah harus bayar Rp 2 ribu untuk sekali parkir. Kelengkapan seragam sekolah, mulai dari baju, sepatu sampai yang lainnnya dihargakan Rp 3,7 juta rupiah.
“Semuanya serba uang. Kelengkapan sekolah harga segitu, sampai sekarang diantaranya masih ada yang belum dikasih, alasannya nunggu lunas. Parkir dipungut, padahal itu bukan lahan pribadi, sekolah mana yang berlakukan parakir disekolah bayar, mungkin hanya SMKN 1 Cilamaya. Harus ada tindakan Dari Pemerintah, jangan dibiarkan, keenaken,” cetusnya.
Sebelumnya, kepala SMKN 1 Cilamaya, Hj Mutia Purnamawati, mengakui adanya pungutan tersebut. Mutia berpendapat, hal itu dilakukan untuk menambah biaya operasional sekolah yang tidak cukup.
“BOS dari pemerintah tidak cukup. Maka kami mungut. Untuk menghadapi akhir tahun cukup banyak biaya yang dibutuhkan,” pungkasnya. (wan)