CILAMAYA KULON, Spirit
Ratusan warga Desa Tegallurung Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang, diduga menjadi korban pungutan liar (Pungli) pembuatan sertifikat tanah Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) tahun 2017 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) setempat.
Menurut seorang warga peserta Prona di Desa Tegallurung, yang tidak mau menyebutkan namanya mengatakan, pembuatan sertifikat tanah melalui Prona tersebut tidak gratis. Dari satu bidang tanah darat dipatok harga sebesar Rp 500 ribu.
“Kata siapa gratis, kami tetap harus mengeluarkan biaya. Kalau gak percaya tanya aja yang lain, gratis gak. Jangan kata saya pak,” ungkapnya kepada Spirit Jawa Barat, disaat pembagian Sertifikat tanah oleh BPN Karawang, (3/2) diaula kantor desa tegallurung.
Ia mengatakan, panitia Prona Desa Tegallurung meminta biaya sebesar Rp 500 ribu pada tiap pemohon. Awal pengajuan sudah membayar dengan nominal yang bervariatif kepada tim panitia desa, konon katanya uang tersebut digunakan untuk mengurus biaya pembuatan prona hingga ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karawang.
“Padahal kan, katanya gratis. Nyatanya tetap bayar. Biaya pembuatan sertifikat tanah itu tetap ada dan dibebankan kepada sipemohon,” katanya.
Ia membeberkan, besaran biaya untuk pembuatan sertifikat tanah itu ditentukan oleh pemerintah desa tegallurung dengan alasan untuk biaya administrasi, transportasi, biaya makan dan uang rokok.
“Bilangnya kalau ngurus sudah di BPN itu gratis. Yang dibiayai pemohon hanya materai, dan patok, serta fotokopi persyaratan pendukung lain,” tambahnya.
Terkait persoalan itu, Sekertaris Desa (Sekdes) Tegallurung, Dedi, membenarkan jika pihaknya meminta uang kepada warga pemohon sertifikat tanah melalui Prona.
“Sekitar 300 bidang tanah darat dan basah, dibuat sertifikatnya melalui Prona. Biaya pengurusannya kami minta Rp 500 ribu per bidang, dan itu sudah hasil kesepakatan,” pungkasnya saat dikonfirmasi sejumlah awak media diruang kerjanya. (wan)