SUBANG, Spirit
Dua unit mobil innova berplat nomor Jakarta masuk ke halaman DPRD Kabupaten Subang, Kamis (20/4) sekitar pukul 12.00 WIB. Satu tim KPK langsung naik ke lantai dua, masuk ke ruangan Ketua DPRD Kabupaten Subang, Beni Rudiono, yang saat itu tengah menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Bekasi.
“Kejutan” yang dilakukan oleh komisi anti rasuah tersebut membuat para tamu yang ada di ruangan ketua DPRD Kabupaten Subang, Beni Rudiono, langsung ke luar ruangan. “Tadi, HP saya dipinjam dahulu oleh salah seorang anggota KPK, termasuk berkas anggaran tahun 2014, diminta dan saya sebagai warga negara yang taat hukum, saya serahkan berkas yang dibutuhkan oleh penyidik,” kata Beni.
Menurut dia, ruangan yang digeledah dan sempat disegel, di antaranya ruang wakil ketua DPRD berinisial HP, ruang sekretaris dewan, ruang bagian umum, ruang bagian keuangan, dan ruang risalah. “Saya tidak tahu berkaitan dengan apa KPK menggeledah kantor DPRD ini. Namun setiap diperlukan keterangan, saya siap memberikan keterangan.”
Sekitar pukul 16.00 WIB tim penyidik yang berjumlah tujuh orang, meninggalkan gedung DPRD Kabupaten Subang. Pascapenggeledahan, tim penyidik KPK membawa satu koper, tas tas, dan dua dus, yang diduga berkas-berkas berkaitan dengan kasus BPJS.
Saat penggeledahan, tamu yang berasal dari DPRD Kabupaten Bekasi, tidak tampak di gedung DPRD Kabupaten Subang. “Para tamu tadi juga langsung pamit. Saya tidak tahu mereka langsung pulang atau bagaimana,” ujar dia.
Berdasarkan kabar yang diterima Spirit Jawa Barat, selain gedung DPRD, ada tiga tim KPK lainnya yang melakukan penggeledahan di kantor Dinas Binamarga dan Pengairan, Dinas Tata Ruang Pemuķiman dan Kebersihan serta Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Penggeledahan tersebut, menurut pemerhati hukum, Irwan Yustiarat, bisa jadi merupakan pengembangan dari informasi yang telah dikumpulkan. “Tentu KPK tidak akan berhenti hanya pada bupati, KPK akan mengembangkan melalui informasi data dan dokumen yang telah dimiliki, melalui penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan.”
Ditahannya Bupati Subang, lanjut dia, hanya merupakan pintu masuk pada masalah yang lebih besar terkait korupsi di daerah ini. “Karena jika hanya berhenti pada kasus penyuapan, tanpa melihat masalah korupsi yang sangat parah, itu terlalu naif untuk lembaga sekelas KPK.”
KPK angkut data tahun anggaran 2013-2015
Tim KPK juga masuk ke lantai 2 gedung Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabuoaten Subang, dengan mendapat penjagaan dua polisiber senjata Laras panjang. Hasil penggeledahan di sana mereka membawa data dari gudang arsip DPPKAD Subang.
Data yang di bawa tim KPK, lanjut Hnaung, surat perintah pencairan dana (SP2D) dan pendukung pencairan juga surat pertanggungjawaban (SPJ). Data dari Dinas Kesehatan mnyangkut masalah BPJS, Distarkimsih (Dinas Peternakan Peemukiman dan Kebertsihan) masalah proyek Sirkuit Gerimang, dan data data dari Dinas Binamarga dan Pengairan data proyek kegiatan tahun anggaran 2013-2014 dan tahun anggaran 2015.
Menurut ketrangan sumber yang berhasil dihimpun, tim KPK melakukan penggeladahan di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Subang sampai 27 April 2016. Bahkan disebut-sebut KPK akan menggeledah Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Subang, kerena Kepala Bidang Pengadaan BKD, HT, telah diperiksa KPK rabu (20/4) di Mapolres Subang.(eko,ade)