BANDUNG, Spirit
Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 3, Sudrajat mengatakan penanganan Sungai Citarum akan menjadi salah satu fokus perhatiannya bila pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik) terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar periode 2019-2023.
Sudrajat menilai Sungai Citarum sangat penting untuk dinormalisasi agar sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Barat itu tidak menjadi bencana bagi masyarakat. Terlebih, kata dia, terdapat sekitar 26 juta jiwa yang menggantungkan hidup dari Sungai Citarum.
“Saya tadi lihat Citarum sangat kotor dan dipenuhi sampah. Belum lagi banyak sedimentasi yang disebabkan longsoran di bibir sungai,” kata Sudrajat usai meninjau Sungai Citarum di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jumat (16/3).
Namun menurutnya, menyelesaikan masalah Citarum bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi (Pemprov) Jabar, melainkan juga tanggung jawab para bupati/walikota, pemerintah pusat hingga masyarakat.
“Harus ada koordinasi antara para walikota, bupati, Pemprov Jabar dan pemerintah pusat untuk menangani dan mengeluarkan uang rame-rame. Anggarannya harus dinaikkan sehingga bantaran sungai bisa rapi,” tutur Sudrajat.
Calon Gubernur yang diusung Partai Gerindra, PKS, PAN , PBB , Idaman dan PPP Jan Faridz itu menyebut menaikkan anggaran penanganan Sungai Citarum adalah keniscayaan. Bila tidak, maka penanganan Citarum akan berjalan lambat dan hasilnya akan jauh dari yang diharapkan.
Saat ini, anggaran untuk menangani Sungai Citarum masih kurang dari Rp 1 triliun. Sudrajat menyatakan anggaran tersebut masih jauh dari kebutuhan untuk menangani Sungai Citarum yang sudah sangat tercemar.
“Nanti ke depan anggarannya harus dinaikkan menjadi Rp 5-6 triliun, baru beres. Selain anggarannya harus naik, menangani Citarum ini harus bersama-sama dan tidak boleh berhenti, harus dilakukan sepanjang tahun,” ungkapnya.
Kang Ajat, sapaan akrab Sudrajat menambahkan bila dirinya terpilih menjadi orang nomor satu di Jawa Barat, pihaknya berencana untuk membuat banyak danau retensi di beberapa daerah yang rawan banjir seperti di beberapa kawasan di Kabupaten Bandung diantaranya Majalaya, Beleendah, dan Dayeuhkolot.
“Danau retensi itu efektif, bahkan harus diperbanyak. Itu solusi paling cepat untuk mengatasi banjir. Sisanya kita selesaikan masalah sampah. Pemerintah harus punya manajemen pengelolaan sampah,” beber Kang Ajat.
Pemerintah daerah, kata dia, juga harus menaikkan anggaran pengelolaan sampah karena persoalan sampah sebenarnya merupakan tanggung jawab kabupaten/kota. Selain untuk operasional rutin pengangkutan dan pengelolaan sampah, anggaran tersebut juga digunakan pemerintah untuk mengedukasi masyarakat.
Disamping itu pemerintah daerah juga harus menggandeng pihak swasta agar menggelontorkan dana CSR untuk pengelolaan sampah. Pelibatan atau partisipasi masyarakat juga mutlak diperlukan. Strategi-strategi lainnya, kata Sudrajat, sudah disiapkannya.
“Masalah sampah itu adanya di budaya dan nilai-nilai. Orang buang sampah seenaknya itu karena budaya. Artinya pengelolaan sampah harus menjadi peradaban. Masyarakat harus diedukasi. Pabrik yang buang limbah harus ditindak. Ini semua kuncinya di bupati dan walikotanya,” kata Sudrajat.(dar/rls)