KARAWANG, Spirit
Program Wanatani Nusantara terus mendapat penolakan dari berbagai pihak. Seperti yang diungkapkan ketua panguyuban macan kumbang, Endang Macankumbang,yang berlokasi dekat Ponpes Albagdadi. Ia
menilai program tersebut dinilai tidak pro kepada petani Karawang dan cenderung menguntungkan perusahaan swasta yaitu PT. Albis (Allbagdadi Indonesia Sejahtera) yang menarik perusahaan Sewu Holding Company. Endang pun mempertanyakan dugaan keberpihakan Pangdam III Siliwangi yang justru berpihak kepada perusahaan swasta Albagdadi.
Ia menilai permasalahan penggarapan pertanian jagung yang akan dikelola oleh suatu PT yang ditunjuk (PT.Albis) yang bekerjasama dengan militer, terutama dengan dukungan dari Pangdam III Siliwangi,
Mayjend Muhammad Herrindra dinilai ada suatu keberpihakan tersendiri apalagi PT. Albis sendiri adalah perusahaan swasta. Terlebih lagi, sinyalemen selanjutnya, Sewu Holding Company yang saat ini tengah mengupayakan penanaman agrobisnis buah nanas di Lampung, berpotensi mengakuisisi lahan tersebut di kemudian hari.
“Yang saya tahu bahwa militer itu betul diperbantukan membantu masyarakat petani dengan tujuan untuk meningkatkan untuk swasembada pangan di Indonesia. Kalau sampai militer terjun langsung pengiriman
bantuan pertanian ke satu tujuan pemilik perusahaan swasta kan ini dipertanyakan, ini ada apa?,’ ungkapnya kepada Spirit Jawa Barat, Selasa (8/8).
Ia mengatakan, masih bisa alat-alat pertanian (alsintan) dan pendampingan seharusnya disalurkan melalui dinas atau instansi terkait bukan langsung ke Pesantren Albagdadi.
“Juga mengenai lahan. kalau memang lahan tersebut milik perhutani kan pihak Perhutani, kalau memang tanah tersebut milik pertanian akan ada dinas pertanian. Jjadi bukan ditujukan ke pribadi. Pertanyaan saya
selaku ormas kabupaten karawang, sebagai sosial kontrol lokal, ada apa antara Pangdam III Siliwangi, Mayjen Muhammad Herindra dengan pemilik PT. Albis termasuk dengan Sewu Holding Company. Kan yang punyanya Junaedi Albagdadi?,” katanya.
Ia meminta semua elemen masyarakat, baik ormas, LSM, tokoh masyarakat, bahkan bupati karawang,
dan anggota DPRD Karawang untuk melakukan pengawasan dan pemantauan.
Belum Ada Kejelasan
Sementara itu, Sekretaris DaerahKabupaten Karawang, Teddi Rusfendi Sutisna mengaku tidak tahu terkait progress dari program wanatani. Pasalnya program pusat berbentuk penanaman jagung yang akan memakai lahan perhutani seluas 5009 ha tersebut sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut. Namun yang pasti sebelum datangnya kementrian LH waktu lalu, wacana program ini menuai kontra di masyarakat.
“Secara pribadi saya menerima dengan program tersebut, karena kan ini program pusat, namun untuk kejelasan proses program ini saya belum mendapatkan informasi,” ujarnya pada Spirit Jawa Barat, Senin (7/8).
Lebih lanjut Teddi menjelaskan ketidaktahuan proses dari program yang dimaksud adalah belum ada informasi dari dinas terkait serta teknis dari proses penanaman sampai pemasaran dari hasil jagung yang telah dipanen nantinya akan dikemanakan.
“Penanaman jagung tersebut saya kira bagus, ini akan mamperkuat pangan juga. Namun kan harus jelas, hasil jagung yang ditanam tersebut nantinya akan dikemanakan, apakah untuk memenuhi kebutuhan nasional ataukah untuk diekspor,” katanya.
Namun diyakininya, kiranya hal tersebut sudah dipikirkan oleh pemerintah pusat, mungkin belum saja diinformasikan pada kami pemerintahan faerah.
“Mungkin saja apa yang saya pikirkan sudah terdahulu dipikirkan oleh pusat, hanya saja mungkin terkait teknis tersebut belum dikomunikasikan pada pemerintah daerah,” pungkasnya. (isk,bal)
