KARAWANG, Spirit

Di Indonesia transportasi pribadi dengan transportasi massal tidak berimbang sehingga menyebabkan terjadi berbagai masalah. Permasalahan transportasi yang terjadi di Indonesia antara lain kemacetan lalu lintas, kepemilikan kendaraan (pribadi), pelayanan transportasi massal yang kurang baik, perubahan tataguna lahan, serta ketersediaan prasarana. Hal itu diungkapkan Presiden Joko Widodo, saat meresmikan Ground Breaking proyek Kereta Api Cepat  jakarta – Bandung, di kasawanWalini, Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (21/1). Lebih lanjut Presiden mengungkapkan, hampir semua kota-kota besar sudah mengalami kemacetan lalu lintas. Hal itu dikarenakan selama ini selalu menggunakan transportasi pribadi, sedangkan transportasi masal banyak diabaikan. Oleh karena itu, jawaban dari permasalahan tersebut adalah transportasi massal. Selanjutnya Jokowi menegaskan bahwa, pembangunan LRT, MRT dan kereta cepat merupakan sebuah perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana dari transpormasi massal. Sehingga moda transportasi masal LRT, MRT, kereta api, kereta cepat dan bus, merupakan kendaraan transportasi masal yang harus diutamakan.

Transportasi massal, menurut Joko Widodo,  merupakan sebuah sarana berkendara bagi banyak orang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Lebih dari itu  dianggap mampu untuk memberikan efisiensi waktu, tempat, dan biaya.  Di berbagai wilayah transportaso massal semakin diperbaiki dari waktu ke waktu seiring perkembangan zaman dan terciptanya berbagai konsep alat transportasi modern yang lebih ramah terhadap lingkungan dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat ini.

Disebutkan Presiden untuk mengurangi masalah transportasi yang harus dilakukan,  dengan  memperbaiki sarana transportasi massal yang ada. Jika pelayanan transportasi massal sudah baik maka orang akan beralih ke transportasi massal dari pada transportasi pribadi, dengan peralihan tersebut maka secara tidak langsung mengurangi pergerakan.

Presiden Jokowi berharap,  proyek kereta cepat ini merupakan solusi bagi transportasi masal baik jangka pendek maupun jangka panjang bagi masyarakat. Selain itu untuk penguatan dalam mobilitas barang dan orang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.    Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung juga akan memberikan efek berantai pengembangan kawasan dan juga transportasi publik.

“Saat kereta cepat ini selesai, LRT di Bandung juga selesai, yang diminta bukan hanya Bandung tapi Bandung Raya, saya jawab dan putuskan langsung, akan kita selesaikan,” kata Presiden.

Sementara itu Direktur PT Kereta Cepat Indonesia China Hanggoro Budi Wiryawan dalam laporannya mengatakan proyek yang ditargetkan selesai pada 2018 ini mayoritas menggunakan tenaga kerja Indonesia.

Tenaga kerja asal Tiongkok hanya terbatas pada tenaga ahli. Selain itu saat pengoperasian kereta cepat, akan ada 28.000 tenaga kerja yang terserap.

Kereta cepat Jakarta-Bandung senilai Rp 70 triliun dibiayai 75 persen dari pinjaman infrastruktur Tiongkok dan 25 persen pembiayaan dalam negeri.

Presiden Joko Widodo mengatakan,  APBN tidak akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur model ini.

Menurutnya, APBN digunakan bagi pembangunan infrastruktur di luar Jawa sehingga pembangunannya merata.

“Dengan model pembiayaan mandiri BUMN tiongkok dan Indonesia, maka pemerintah bisa konsentrasi gunakan dana APBN untuk bangun infrastruktur di Sumatera, Papua dan lainnya,” kata Presiden.

Pembangunan kereta cepat ini diyakini Presiden akan juga memicu inisiatif di daerah lainnya untuk pengembangan infrastruktur transportasi publik.

Dalam pencanganan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut, Presiden didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Sumarno, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, sejumlah bupati dan wali kota.(rls/ant)