KARAWANG, Spirit – Meski Pemkab Karawang sudah memangkas sejumlah anggaran belanja pegawai dan sejumlah perjalanan dinas sebesar 20 persen dari setiap SKPD, untuk menutup dana alokasi umum (DAU) yang ditunda oleh Kementerian Keuangan (Kemenku). Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana mengaku masih mengalami defisit ratusan miliar.
“Kita sudah pangkas, tetapi masih mengalami defisit sekitar Rp108 miliar,” katanya, Kamis (1/9).
Mengatasi penundaan DAU tersebut, Pemkab mengaku telah melakukan rapat dua kali untuk membahas pemangkasan. “Kita sudah rapat dua kali, hari ini (kemarin) kita akan rapat kembali untuk membahas yang masih defisit anggaran,” katanya.
Cellica mengaku pemerintahannya saat ini sedang berusaha untuk tidak mengurangi atau menggangu gaji pegawainya karena penundaan DAU.
Pemerintah Kabupaten Karawang mengaku akan melayangkan surat kepada Pemerintah Pusat untuk kembali mengkaji ulang penundaan DAU.
“Hari ini (kemarin) kita layangkan surat kepada Pemerintah Pusat, berbarengan dengan beberapa kota di Jawa Barat untuk mengkaji ulang penundaan DAU. Karena kita merasa keputusan menteri ini tidak melibatkan kita untuk diajak berdiskusi terlebih dahulu,” katanya.
Cellica berharap, Pemerintah Pusat dapat membatalkan penundaan DAU yang dapat mengganggu pembangunan di daerah. “Masyarakat tidak akan tahu kalau DAU itu ditahan, yang mereka tahu kenapa pembangunan infrastruktur itu stagnasi, kenapa pemerintah tidak bisa membangun. Saya sangat minta DAU dibatalkan penundaannya,” pungkasnya. (fat)