SUBANG,Spirit – Pemkab Subang mengakui penyerapan anggaran 2016 di satua kelompok pekerja daerah (SKPD) rendah. Hal tersebut, akibat trauma atas sejumlah pejabat di daerah ini diperiksa KPK.
“Rendahnya penyerapan angraran di setiap SKPD di Kabupaten Subang, memang terjadi sekarang.
Ini, akibat mereka merasa taku, ragu, dan trauma yang mendalam, karena sejumlah pejabat di Kabupaten Subang turut diperiksa KPK. Bahkan puluhan rumah milik pejabat telah digeledah KPK,” kata Sekda Kabupaten Subang, Abdurahman, kepada Spirit Jawa Barat, saat menghadiri pembukaan Road Show Pesta Rakyat sewilayah 2 Propinsi Jawa Barat, di alun-alun Subang Sabtu (28/5)..
Namun setelah sekda menerpkan pola Dor tudor kesejumlah SKPD, dan diyakinkan bahwa itu merupakan Konsekwensi seorang Pejabat , kegiatan harus berjalan terus jangan terpengaruh oleh adanya pemeriksaan KPK, jika ada pejabat yang mmasih ragu dalam melaksanakan kegiatannya maka minta pendampingan ke pihak Kejaksaan Untuk minta didampingai dalam melaksanakan proses dari mulai lelang hingga pelaksanaan pekerjaanya.
Menurut Abdurahman, yang paling rendah dalam penyerapan anggaran untuk kegiatan tahun 2016 adalah Dinas Kesehatan kabupaten Subanmg baru terserap 0,4 persen, sedangkan Dinas Pendidikan baru terserap 3,4 Persen ,Dinas Binamarga Pengairan baru terserap 1,3 Persen.
Dia meminta bagi SKPD segera menyelesaikan SPM agar secepatnya bisa mencairkan anggaran untuk Kegiatan.
Kepala DPPKAD, Kabupaten Subang, Ahmad Sobari ,menambahkan , terjadinya keterlambatan dalam pelaksanakan kegiatan di setiap SKPD, itu dikarenakan dampak dari adanya OTT terhadap Kepala daerah.
Sehingga berdampak kesejumlah kepala SKPD turut dimintai Keterangannya, jelah telah menyita waktu terhadap kinerja, dengan kejadian ini dijadikan pelajaran bagi kita semua.
Yang awalnya ada permasalahan kecil namun bisa dipahami bisa dibantu proses pencairan, namun untuk saat ini dan seterusnya tidak akan bisa ditolelir tetap Prosesnya harus ditempuh sesuai aturan.
Sehingga jelas akan terjadi keterlambatan dalam penyerapan anggaran, yang menjadi dasar utamanya adalah jelas dari dampak KPK yang sampai saatini ,masih terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di Kabupaten Subang.
Dipastikan akan terjkadi kehati hatian bagi setiap SKPD dalam memproses pelaksanaan kegiatan disetiap SKPD ditambah yang mempunyai Kebijakan di stiap SKPD sedang diperiksa KPK jelas akan menggagu terhadap kinerja.
Sekretaris Dinas Binamarga dan Pengairan Kabupaten Subang ,H.Cecep, mengaku dengan terus terang, masih belum melakukan aktifitas Kegiatan ,baik penujukan maupun yang Lelang, dikarenakan masih menunggu selesainya proses dengan KPK.
Untuk sementara pelaksanaan Kegiatan di Undur, namun dipastikan akan tetap berjalan dan sekarang sedang Proses administrasi, karena kita akan lebih hati hati dalam melaksanakan kegiatan .
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi Kabupaten Subang, H.Usman Yuhana, mengaku , tidak terpengaruh dengan adanya pemeriksaan KPK, walaupun pihaknya juga ikut terperiksa sebagai Saksi.
Menurut dia, Kegiatan tetap berjalan dan sampai bulan 29 Mei, telah terserap lebih dari 40 Persen dari total anggaran, karena kegiatan untuk di kantor Dinas Tenaga kerja kebanyakannya dari Non Fisik, Seperti Pelatihan Keterampilan Ketenaga kerjaan Ucapnya.(ade)