Tiga jabatan kepada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang masih kosong. Oleh karena itu, saat ini sedang dilakukan seleksi calon pejabat yang akan menduduki tiga kursi kosong tersebut.
Tiga jabatan yang kosong yang akan dilelang itu adalah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana sendiri menjamin proses seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Karawang berjalan profesional.
Tim yang menilai dan melakukan seleksi itu, kata Cellica, didatangkan dari luar sehingga lebih independen dalam memberikan penilaian.
“Ada banyak yang harus ditempuh mulai dari golongan, kompetensi, loyalitas kerja,” kata Cellica, usai mengikuti sidang Paripurna di Gedung DPRD Karawang, Rabu (29/3).
Selain itu, meski diperbolehkan ada pendaftar dari luar, Cellica akan lebih mengutamakan pejabat dari Karawang.
Alasannya, pejabat yang sudah lama tugas di wilayah Karawang dan akan lebih memahami kondisi wilayah sehingga akan lebih maksimal dalam bekerja. “Saya akan mengutamakan pendaftar dari sini,” ujar Cellica.
Sekretaris BKPSDM Karawang, Asep Aang Rahmatullah mengatakan, seleksi terbuka ini dilakukan untuk tiga jabatan kosong untuk pejabat eseon II B sesuai dengan UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan PermenPan-RB nomor 13 tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah.
Tidak Diminati Lagi
Sementara itu, menurut Direktur Karawang Budgeting Control (KBC), Nurdin Peles, pendaftaran seleksi untuk lelang tiga jabatan sepertinya tidak menarik lagi diminati oleh para pendaftar seperti eselon II.
“Ya, karena sudah beredar isu diluar bahwa kursi kosong kepala dinas sudah keluar tiga nama yang mendudukinya nanti,” ujar Nurdin Peles, Selasa (28/3)
Dikataknnya, saat ini meskipun belum dimulai pendaftaran, telah beredar nama-nama yang akan menduuki kuris jabatan tersebut. Diantara ketiga nama itu, kata Nurdin, antara lain, AS akan menduduki kursi kepala BKPSDM, WS akan menduduki kursi kepala DLHK, dan RS akan menduduki kepala DPMD.
“Tiga nama tersebut sedang hangat diperbincangkan dikalangan para aktivis, elit politik, dan para jurnalis sehingga menurutnya tidak akan menarik lagi lelang jabatan untuk eselon II nantinya. Dan lihat saja nanti, tegas tidak Bupati kita dalam menempatkan pejabatnya di jabatan tinggi yang sedang kosong,”paparnya.
Direktur Karawang Budgeting Control (KBC), Nurdin Peles
Nurdin meminta kepada Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana harus profesional dalam menentukan jabatan tinggi itu harus sesuai dengan kompetensi, pangkat dan jabatan.
“Bupati harus tegas dalam menempatkan para pegawai, karena penempatan aparatur sipil negara berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja, karena penyakit birokrasi yang sering ditemui adalah jual beli jabatan, dan jangan ada intervensi politik karena politik balas budi,” jelasnya.
Masih kata Nurdin, pimpinan tinggi merupakan jabatan yang strategis sehingga harus dijaga profesionalitasnya karena memiliki kemampuan yang besar untuk mempengaruhi kebijakan.
” Tata cara pengangkatan harus sesuai dengan kode etik dan kode perilaku agar dalam pengisian jabatan dapat memilih orang-orang terbaik yang integritasnya baik, bebas dari intervensi politik, dalam arti integritas maupun kualifikasi dan kompetensi juga baik,” pintanya.
Dikhawatirkan Nurdin, justru karena telah berdar nama-nama yang akan menduduki tiga jabatan itu, , akhirnya lelang jabatan cenderung identik dengan jual beli jabatan dan politisasi birokrasi akibat politik balas budi.
“Dan ini bukan menjadi rahasia umum lagi karena setiap jabatan ada harganya, timbullah lelang jabatan dan praktiknya memang begitu, mereka selalu mengatakan begitu seleksi melalui lelang jabatan, tapi kenyataannya tetap terjadi tawar-menawar,” pungkasnya (mhs,bal)
