PURWAKARTA, Spirit – Kehadiran wakil bupati H. Aming dalam launching peresmian perumahan Royal Campaka Minggu (21/07) menjadi tanda tanya besar, karena diduga proyek perumahan yang akan dibangun di atas tanah puluhan hektare tersebut diduga belum memiliki izin IMB.
Selain wakil bupati, tampak juga hadir ketua DPRD purwakarta Sarip Hidayat dalam acara peresmian yang berlangsung di gerbang utama perumahan Royal Campaka.
Kehadiran kedua pejabat tersebut membuat tanda tanya besar, launching perumahan yang diduga belum mengantongi izin IMB tersebut dihadiri oleh pejabat baik dari Eksekutif maupun legislatif.
Bahkan wakil bupati memberikan sambutan dalam acara launching perumahan tersebut. Apakah wakil bupati tidak mengetahui izin IMB belum keluar, atau memang faktor SDM?
Saat kejanggalan tersebut hendak ditanyakan kepada kedua pejabat yang bersangkutan, pojokjabar.com berusaha memghubungi keduanya via seluller namun tidak di jawab. Begitupun dengan pesan singkat yang dilayangkan, hingga kini tidak kunjung ada balasan.
Seperti diberitakan sebelumnya, tidak hadirnya bupati purwakarta, Anne Ratna Mustika, pada acara launcing pembukaan untuk pembangunan perumahan royal campaka tersebut diduga kuat karena masih ada permasalah yang belum beres.
Kepala dinas tata ruang dan pemukiman (Distarkim) atau yang biasa disebut ciptakarya Agung Wahyudi, ST, saat dihubungi via seluller mengatakan bahwa dinasnya belum mengeluarkan surat rekomendasi terhadap pembangunan perumahan tersebut.
“Kami belum pernah merekomendasikan surat IMB, hanya rekom teknis bangunan saja. Selebihnya untuk masalah keluar masuk izin ada di Dinas PTSP,” kata Agung kepada wartawan melalui pesan seluller.
Luas proyek pembangunan perumahan tersebut rencananya akan dibangun diatas lahan yang mencapai puluhan hektare, kemungkinan akan ada puluhan ribu rumah dibangun diperumahan tersebut.
“Saya blm keluarin rekom IMB buat perumnas,” tegas Agung, kepada wartawan melalui pesan seluller.
Pembangunan perumahan itu menjadi kontroversi, karena bertentangan dengan kebijakan bupati terdahulu yang tidak akan mengeluarkan izin untuk pembangunan perumahan.
Terlebih lagi, proyek pembangunan perumahan tersebut diduga berada dilahan teknis pesawahan. Bisa dipastikan puluhan hektare sawah yang biasanya menghasilkan padi ratusan ton setiap kali panen, kedepannya akan hilang dan tidak lagi menghasilkan padi. (joe)