PURWAKARTA, Spirit
Meski belum musim pencairan anggaran, 45 anggota DPRD Purwakarta berikut unsur sekretariat “pelesiran” pada pertengahan Maret 2017 ini.
Dua tujuan utama lokasi pelesiran berbungkus kunjungan kerja ini adalah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Jawa Timur. Komisi I dan III ke Kota Tomohon, Bitung dan Minahasa. Sedangkan Komisi II dan IV ke Kota Surabaya.
Dari sejumlah dokumen yang diperoleh, diantara yang menjadi materi kunker tersebut ialah persoalan perizinan dan pemerintahan, temasuk masalah infrastruktur. Lainnya berkaitan dengan bidang pendidikan, sosial dan ekonomi. Kunker dijadwalkan berlangsung pada 15-17 Maret 2017.
“Iya, semua berangkat,” kata Sekretaris DPRD Purwakarta, Panda Dinata, Kamis (16/03).
Panda tidak merinci berapa anggaran daerah yang dibutuhkan selama proses kunker tersebut berlangsung. Termasuk dana apa yang digunakan saat ini mengingat anggaran yang bersumber dari APBD Purwakarta 2017 belum mulai dicairkan.
Terpisah, Direktur Lembaga Kajian Pembangunan (eLKAP) Purwakarta, Anas Ali Hamzah menilai bagus agenda kunjungan kerja tersebut. Namun, hal itu harus dibuktikan dengan hasil.
Artinya, harus jelas apa yang diperoleh para anggota DPRD dari kabupaten/kota berbiaya puluhan bahkan ratusan juta rupiah tersebut. Kalau perlu, dilaporkan juga ke publik. Sebab anggaran yang digunakan pun anggaran publik.
“Sah-sah saja, bagus. Tapi harus jelas hasilnya,” kata Anas.
Selain itu, kata Anas, sistem administrasi dan pengelolaan keuangan yang digunakan pun harus benar. DPRD, khususnya sekretariat harus belajar pada kasus sebelumnya yang telah menghantarkan mantan Sekretaris DPRD Purwakarta, M Syachrul Koswara ke penjara. “Belajarlah pada sejarah,” sindir Anas. (yan)