PURWAKARTA, Spirit – Bencana banjir yang melanda berbagai wilayah di Jawa Barat mengundang perhatian khusus Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi. Menurut dia, bencana banjir tidak lain diakibatkan oleh alih fungsi tata kelola lingkungan, wilayah resapan air yang seharusnya diperluas kini diubah menjadi kawasan komersialisasi dan perumahan.
Menyikapi persoalan ini, pihaknya menyerukan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah se Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
“Kunci utama menjaga lingkungan itu adalah terpeliharanya Sungai dan Gunung. Saya kira Pemprov harus segera melakuka evaluasi tata ruang seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat,” ungkap Dedi di sela kegiatan pemantauan kondisi aliran Sungai Citarum di Desa Cikao Bandung hari Senin (14/11).
Kang Dedi, begitu dia disapa, juga menyerukan agar hutan produksi dialihkan fungsinya menjadi hutan konservasi. Menurut dia ini penting agar ruang untuk resapan air menjadi lebih luas, sehingga air tidak mengalir ke tempat yang tidak seharusnya.
Dedi pun menegaskan bahwa penyelesaian masalah banjir bukanlah melulu melakukan perbaikan drainase.
“Bicara solusi banjir itu bukan hanya persoalan memperbaiki drainase, karena masalah banjir di Jawa Barat memiliki korelasi yang kuat dengan kerusakan lingkungan yang hari ini terjadi. Maka, saya menyerukan agar hutan yang hari ini memiliki fungsi sebagai hutan produksi seharusnya menjadi hutan konservasi agar ruang resapan air lebih banyak, kemudian sunga-sungai harus kita normalisasi tidak bisa kita ganti dengan hanya biopori” kata Dedi menambahkan.
Tol Jakarta – Cikampek yang kemarin Minggu (13/11) mengalami bencana banjir menurut Dedi juga diakibatkan karena dampak fungsi wilayah resapan menjadi kawasan komersialisasi dan perumahan.
“Kawasan di sekitar jalan tol itu konturnya lebih tinggi, sementara jalan tol letaknya di bawah. Kalau air kehilangan tempat bernaung, ya otomatis air akan menempati jalan tol,” tandasnya kembali.
Dedi pun memberikan saran agar area resapan air diambil alih oleh Pemerintah seperti yang sudah ia lakukan di Purwakarta.
Secara teknis menurut dia, pemerintah dapat membeli lahan – lahan resapan air seperti hutan bambu dan hutan yang berada di sepanjang Daerah Aliran Sungai. (riz)