KARAWANG, Spirit
Praktisi hukum, Asep Agustian menduga adanya oknum aparat penegak hukum yang bertugas di Karawang ikut bermain dalam proyek kegiatan penataan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Jalupang di Desa Wancimekar, Kecamatan Kota Baru Karawang.
“Pekerjaan Jalupang pasti semua tahu, aparat hukum saya pastikan juga tahu. Kalau akhirnya pada menutup mata, ada apa dengan mereka. Dugaan saya, ada oknum di antara mereka ikut bermain,” ungkap Asep, kepada Spirit Karawang, Rabu (24/2).
Menurut pria yang akrab disapa Asep Kuncir atau Askun ini, setiap pekerjaan pemerintah daerah, sudah dalam pengawasan dari aparat penegak hukum. Sehingga, kalaupun ada proyek yang terbilang cukup besar nilai anggarannya pasti juga diketahui.
“Aparat penegak hukum jangan tebang pilih. Kasus yang besar dan nggak beres malah dibiarain, yang nilainya di bawah itu dikejar-kejar. Ini nggak main-main, kalau nilainya sampai 20 miliar rupiah lebih. Siapa yang ada di belakang proyek tersebut,” imbuhnya.
Askun mengaku, dirinya juga telah mengunjungi lokasi TPAS Jalupang. Ia pun bisa memastikan, adanya kegiatan di lokasi yang masih berlangsung sampai akhir bulan Februari ini, sudah terkondisikan dengan beberapa pihak.
“Papan proyeknya nggak ada, jalan dan drainasenya belum kelar. Padahal ini sudah Februari. Kalau memang nanti terbukti ada aparat penegak hukum dari kejaksaan yang terlibat, akan saya laporkan ke Jamwas. Atau kalau dari kepolisian yang terlibat, akan saya laporkan ke Propam,” tegas Askun.
Dirinya menyesalkan, TPAS Jalupang dijadikan ladang bagi sekelompok pihak untuk mengeruk keuntungan. Padahal seharusnya anggaran tersebut bisa untuk segera mewujudkan pengolahan sampah di Karawang lebih modern. Mengingat, kata dia, Karawang semakin hari, perlahan tapi pasti sebagai kota metropolis yang butuh pengelolaan sampah lebih baik.
“Itu uang rakyat, kenapa malah jadi bancakan. Kita kan tahu, volume sampah di Karawang semakin hari semakin meningkat dan butuh penanganan serius yang lebih baik. Tapi kenyataannya malah proyek kegiatannya malah jadi bancakan,” ujar Askun.
Ia pun mengingatkan kepada Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana untuk tegas menyikapi kondisi tersebut. Pasalnya, ketika hal itu dibiarkan justru berpotensi mencoreng kewibawaan pemerintahan yang baru diembannya.
“Bupati Cellica harus tegas terhadap mereka yang tidak benar atau melanggar. Kalau dibiarkan, kan malu-maluin pemerintahannya,” katanya. (top)