Memilih Rese di SMPN 2 Rengasdengklok

KARAWANG, Spirit
Ada hal yang berbeda dalam reses anggota DPRD Karawang yang tidak biasanya, jika pada umumnya sebagian besar reses di desa-desa, anggota dewan Komisi D, fraksi Golkar H. Asep Syarifudin ST, MM, melakukan reses di SMPN 2 Rengasdengklok, Jumat (17/3)
“Alasan memilih reses di SMPN 2 Rengasdengklok, karena memerlukan perhatian lebih, khususnya kalau kita melihat kondisi di depan, pemagarannya cukup memprihatinkan apalagi lahan sekolah berbenturan dengan lahan PJKA, dan banyaknya sampah menumpuk di sekitar di sekitar sekolah,” ungkap Asep Syarifudin yang akrab dipanggil Asep Ibe saat diwawancarai Spirit Jawa Barat.

Dirinya menuturkan sebagai anggota komisi D yang menangani masalah pendidikan, menampung beberapa aspirasi yang disampaikan oleh pihak sekolah, baik guru-guru maupun komite sekolah. Beberapa hal diantaranya pemagaran, dan ruang kelas yang sudah mulai rusak.
“Ruang kelas kondisinya cukup memprihatinkan, ada yang rusak ringan maupun rusak berat, khawatir karena disekolah-sekolah lain sudah mulai ambruk. Dan juga tadi dilakukan komunikasi dengan perwakilan dari BPD dan LPM dengan komite sekolah dan pihak sekolah yang melihat secara faktual kondisi di lapangan,” ucapnya.
Dikatakannya, selain itu DPRD Karawang juga akan membahas tentang revisi Perda nomor 8 tahun 2009 yaitu tentang penyelenggaraan pendidikan dan perda inisiatif kedua tentang Perda perlindungan guru.
“Akhir-akhir ini secara faktual dilapangan terbanyak terjadi kriminalisasi terhadap guru, oleh karena itu dalam momentum reses ini, kita menyampaikan kepada seluruh tenaga pendidik khususnya di SMPN 2 Rengasdengklok bahwa DPRD kabupaten Karawang dengan Perda itu melakukan komunikasi dengan seluruh staff pengajar yang ada di SMPN 2 Rengasdengklok, takutnya ada pokok-pokok pikiran, sebagai penguatan informasi, sebagai penguatan konsep untuk kesempurnaan kedua perda tersebut,” paparnya.
Lebih lanjut, Asep Ibe menjelaskan tentang kesejahteraan guru, seperti halnya PPMS 2016 yang banyak dikeluhkan.
“Banyak uang transport yang kurang di terima teman-teman tenaga pendidik,di sekolah ini Insya Allah menjadi dasar untuk dengan rapat dengan Disdikpora di DPRD Karawang,” ungkapnya.
Ia menambahkan, sebagian besar guru mengeluhkan tentang infrastruktur dan juga mengeluhkan tentang betapa susahnya mendapatkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) untuk guru-guru honorer negeri.
“Kami sebagai DPRD khususnya, saya sebagai komisis D bisa menindaklanjuti keluh – kesah teman-teman guru di seluruh kabupaten Karawang khususnya yang sudah disampaikan tadi kepada kami,” pungkasnya.
Sementara itu, komite sekoloah SMPN 2 Rengasdengklok, H. Uya Sutarya menyambut baik kedatangan anggota dewan di sekolah SMPN 2 Rengasdengklok. Dirinya berharap agar kualitas pendidikan dapat meningkat lewat sarana dan prasarana.
“Selain guru, sarana penunjang yang lain sarana dan prasarana, fasilitas pun perlu, kami sebagai komite sekolah meminta kerjasamanya, meminta partisipasinya, dalam rangka memfasilitasi menyelesaikan permasalahan fasilitas-fasilitas yang belum ada di sekolah ini, sehingga kegiatan belajar mengajar jadi terhambat,” Pungkasnya. (ak)