Kisruh Penundaan Musorkab, Cabor Tuding KONI Inkonsisten

KARAWANG, Spirit
Mayoritas cabang olahraga (Cabor) dibawah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Karawang bergejolak. Pasalnya, KONI dinilai mengingkari hasil rapat anggota dengan menunda jadwal Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab), yang semula diputuskan digelar pertengahan Mei.
Terlebih lagi, hal itu dilakukan dengan mengupayakan legitimasi dari KONI Provinsi Jawa Barat (Jabar). Sehingga, seakan pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan mekanisme dan peraturan organisasi.
“Rapat Anggota tanggal 19 Januari secara bulat memutuskan Musorkab dilakukan pertengahan Mei, tapi kenyataannya, tanpa melalui rapat anggota pula dilakukan penundaan. Ini kan pengingkaran hasil rapat. Padahal rapat anggota itu tertinggi kedua setelah Musorkab, tapi kenapa masih dilanggar,” ungkap Wakil Ketua Umum Persatuan Angkat Besi dan Berat Seluruh Indonesia (PABBSI) Karawang, Sulaeman Agoes, Rabu (13/4).
Menurutnya, kebijakan penundaan Musorkab sepihak oleh “petinggi” KONI tersebut merupakan bentuk inkonsistensi. Sehingga, dirinya menengarai ada kepentingan pribadi hingga mengesampingkan keputusan rapat anggota. “Rasa-rasanya ada yang segelintir pengurus yang gerah kalau diganti sehingga kepengurusannya harus diperpanjang enam bulan dengan melibatkan pengurus KONI Jabar,” imbuhnya.
Dikatakan dia, kalau penundaan dikarenakan Jawa Barat menjadi tuan rumah PON XIX, tentunya KONI Provinsi Jabar sangat jelas dan secara formal melayangkan surat yang tidak multitafsir atau sekedar rekomendasi. Terlebih lagi, kata dia, dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) KONI tidak satupun yang mengharuskan penundaan.
“Yang menggelikan, surat saran penundaan Musorkab dari KONI jabar tanggal 5 Februari, Surat Keputusan Panitia pelaksana No. 31/Kep/KONI-KRW/II/2016 tanggal 29 Februari masih dibuat. Dan mengapa tidak dilakukan rapat anggota lagi, tapi diputuskan sepihak,” kata Sulaeman dengan heran.
Ia menyatakan, apabila KONI Karawang tetap melakukan penundaan Musorkab, maka pihak cabang olahrag yang ada adak menolak aporan pertanggungjawaban kepengurusan KONi 2012-2016 yang diketuai Aries Suparno.
Hal tak jauh berbeda juga disampaikan Sekretaris Umum cabang Karate, Edison. Dirinya mengharap, pihak Pemkab Karawang maupun legislative untuk segera mensikapi kebijakan ini. Mengingat, kekisruhan yang terjadi akan berpengaruh terhadap pembinaan olahraga di Kota Pangkal Perjuangan apalagi, Karawang juga ketempatan sebagai lokasi cabang dayung pada PON XIX. “Kami minta Pemkab harus tegas terkait penggunaan anggaran KONI tahun 2016 ini. Begitu juga DPRD agar turut menyelesaikan persoalan ini,” katanya.(fat)