PURWAKARTA, Spirit – Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2016 disikapi dengan study banding oleh DPRD Provinsi Jawa
Breaking News:
- Tak Ada Praktik ‘Jual Beli’ Jabatan, Bupati Karawang Lantik 11 Pejabat Eselon II di Tengah Masyarakat
- Ketua DPRD Karawang Akui Legalitas KADIN di Bawah Pimpinan Kang Emay, Dorong Rekonsiliasi untuk Iklim Investasi
- KADIN Jawa Barat Tegur Keras Penggunaan Atribut Tanpa Izin di Karawang
- Ungkap Kelemahan Penanganan Jalan di Karawang, BPK Soroti Sistem Pengajuan Usulan dan salah satunya Pokir DPRD
- Audit BPK Ungkap Borok Pengelolaan Jalan di Karawang, PUPR Ngaku tak Miliki Database Kondisi Jalan