BEKASI, Spirit
Penyaluran Anggaran Dana Desa (ADD) ke seluruh desa-desa di Kabupaten Bekasi sudah hampir menyentuh angka 75%. Hal itu membuat Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Bekasi harus kerja ekstra. Karena jika tidak, realisasi ADD tidak akan terbilang optimal.
Ketua Duta Corruption Watch (DCW) DPC Kabupaten Bekasi, Sony mengatakan realisasi ADD kali ini diprediksi tidak akan optimal. Pasalnya, lanjut dia, minimnya pengawasan dari BPMPD Kabupaten Bekasi, Kementerian Desa serta leading sektor lainnya menjadi penyebabnya.
Selain itu, tambah Sony, tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) Kepala Desa di Kabupaten Bekasi di klaimnya masih mendominasi gagalnya sandangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada tiap-tiap desa. Terlebih, lanjut dia, intensitas ‘ngantornya’ kepala desa menjadi tudingan Sony akan mudahnya human hazard pada pengerjaan kegiatan-kegiatan penyerapan ADD tersebut.
“Tidak maksimalnya mekanisme pengawasan baik dari pemerintah kabupaten atau pemerintah pusat ditambah lemahnya kuwalitas Sumber SDM kepala desa dalam pengelolahan administrasi memicu terjadinya tindak pidana korupsi, coba saja kita perhatikan seksama,” kata Sony, Kamis (15/6).
Dikatakan Sony, Desa Bojongsari, Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi adalah sebagian contoh.
Kata Sony, Kepala Desa Bojongsari, Wahyudin Permana tingkat ngantornya sangat rendah. Kata dia, dalam satu bulan tidak sampai dua kali untuk ke kantor desa. Hal ini, lanjutnya akan membuat sulit pelayanan warga desa tersebut.
“Semrawut dan kumuh kantornya, kepala desanya seminggu sekali aja belum tentu ngantor, apa lagi setelah ADD tahap pertama ini cair, pejabat publik susahnya minta ampun. Saya perhatikan dengan kualitas SDM yang lemah bagi kepala desa dengan ADD yang masing-masing desa diperkirakan menerima sampai Rp 800,4 juta pertahun, kantor layanan pablik saja masih amburadul dan kumuh. Apakah mungkin kepala desa tidak korupsi. Apalagi mekanisme pengawasan yang sangat tidak maksimal. Jangan-jangan ada konspirasi dalam penggunaan ADD antar kepala desa dengan pihak instansi terkait,” cetus Sony juga. (bhy)
