KARAWANG, Spirit
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang bersikap normatif menanggapi kinerja para pejabat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) pasca peristiwa ambruknya atap dua kelas di SMPN 1 Telukjambe Timur belum lama ini.
Peristiwa tersebut menguatkan dugaan banyak pejabat Disdikpora yang bermain dalam proyek dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang prioritas anggaranya digunakan sebagai proyek pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di sejumlah sekolah beberapa tahun ke belakang.
Sekda Karawang Teddy Rusfendi Sutisna, ketika diminta tanggapannya tentang hal itu, mengatakan, tidak bisa 100 persen menyalahkan pejabat Disdikpora.
Teddy justru menilai, kesalahan terletak kepada pihak ketiga, yaitu pihak pemborong yang menurutnya mengetahui seluk-beluk konstruksi jaringan yang digunakan membangun ruang kelas baru di tahun 2013 tersebut. Karenanya yang perlu di evaluasi yaitu penunjukan pihak ketiga oleh Dinas.
“Peristiwa ini menjadi perbaikan ke depan, jika ada rencana pembangunan kelas baru, jangan asal menunjuk pihak ketiga,” ucap Teddy, Jumat (11/3) lalu.
Kaitannya dengan kinerja para pejabat Disdik, ia menyatakan hal itu sudah menjadi bahan kajian Bupati.
Ia memerintahkan Kadisdikpora secepatnya mengambil tindakan untuk melakukan perbaikan kelas yang rusak di SMPN 1 Telukjambe Timur. Kepada pihak sekolah, Teddy meminta agar bersabar menyikapi peristiwa tersebut. Terpenting pihak sekolah segera mencari pengganti ruangan sebagai langkah evakuasi siswa agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
Sebelumnya, praktisi hukum, Asep Agustian menyebut banyak para pejabat Disdikpora berperan sebagai mafia pengadaan proyek-proyek yang anggarannya mencapai miliaran rupiah. Namun ajaibnya, kasus-kasus besar terdahulu dampak dari proyek tersebut menguap begitu saja tanpa ada satu pun pejabat yang diperiksa.
“Ambruknya atap dua kelas SMPN 1 Telukjambe kan sudah jadi bukti proyek DAK 2013 yang dikerjakan asal-asalan,” ujar Asep, Kamis (10/3) siang.
Asep ingat proyek DAK tahun 2013 saat itu sempat mengundang opini publik, karena pengerjaannya oleh kontraktor dilakukan asal-asalan. Bahkan sejumlah elemen masyarakat sempat melaporkan kegiatan DAK dari anggaran APBN tahun 2013 ini ke kejaksaan.
”Kenapa penegak hukum tidak mau menindaklanjuti laporan masyarakat, sekarang sudah terjadi dua kali sekolah ambruk, dan itu proyek DAK tahun 2013 yang sempat diramaikan,” katanya.
Ia meminta Bupati Cellica untuk melakukan bersih-bersih pejabat di lingkungan Disdikpora Karawang untuk penyegaran saat mutasi nanti. Semakin lama pejabat itu duduk dilingkungan pendidikan tidak akan efektif untuk menjalakan program secara professional.
“Harus ada penyegaran agar dinas ini bisa bekerja professional,” ucapnya.
Ia juga meminta peristiwa ambruknya bangunan kelas sekolah SMP Negeri 1 Telukjambe Timur harus segera di usut. Pasalnya bukan kali ini saja bangunan sekolah ambruk, sebelumnya 5 ruang kelas di SMKN 1 Karawang ambruk dan 2 korban mengalami luka parah hingga harus dirawat di rumah sakit. Pemkab Karawang juga harus menyisir semua bangunan sekolah yang tahun 2013 yang diduga penuh dengan masalah. (nji)