CILAMAYA WETAN,Spirit – Saatini SMK Negeri 1 Cilamaya Kecamatan Cilamaya Wetan mendapat bantuan untuk pembangunan dua lokal RKB namun pihak sekolah maupun pelaksana proyek terkesan tidak transparan bahkan terkesan sarat kongkalingkong. Pasalnya, selain tidak ada papan proyek yang dipasang, keterangan dari kepala sekolah dan bendahara pun berlainan. Sehingga hal itu menjadi tanda tanya bagi sejumlah awak media.
Adul selaku mandor proyek mengaku pernah meminta pada pemborong untuk segera memasang papan proyek. Namun diakuinya, sampai saat ini belum juga terpasang. Selain itu dirinya pun tidak mengetahui sumber bantuan dan anggaran proyek tersebut. Apalagi sistem pekerjaan proyeknya, kontraktual atau swakelola, Adul pun tak mengetahui sama sekali.
“Kami disini hanya sebatas kerja sesuai dengan perintah bos. Tentang yang ditanyakan tadi kami tidak mengerti. Bosnya tidak ada kemarin mah datang kesini,” kata Adul kepada wartawan dilokasi proyek, Selasa (27/9).
Sementara itu Kepala SMK Negeri 1 Cilamaya, Hj.Mutia Purnamawati menyampaikan, proyek pembangunan ruang kelas tersebut dikerjakan secara kontraktual oleh rekanan.
“Saya tidak ke sekolah karena sakit. Untuk lebih jelas bisa tanya ke bendahara Pak Dedi Hartono, ada dikantor koq. Yang jelas proyek itu kontraktual,” kata Mutia lewat telepon selulernya.
Saat hendak minta keterangan bendahara, salah seorang TU SMKN 1 Cilamaya, Eka mengatakan, Dedi Hartono sedang tidak ada disekolah.“Pak Dedi tidak masuk kantor sudah tiga hari sakit Pak,” katanya.
Lucunya, tak berselang lama, bendahara tersebut keluar dari kantor menuju tempat parkir mobil. Terlihat oleh awak media, lalu,Dedi pun di hampiri.
Dedi mengatakan, proyek pembangunan RKB tersebut seharusnya baru akan dikerjakan padahari Kamis (29/9) mendatang. Namun dikarenakan faktor cuaca yang dianggap kurang mendukung sehingga dikerjakan lebih awal.
“Pelaksanaan 90 hari kalender. Karena suka turun hujan maka dikerjakan lebih awal. Untuk menghindari kerugian,” katanya.
Kemudian masih kata Dedi, anggaran proyek tersebut berasal dari pemerintah pusat sebesar Rp 400 jutaan. Adapun pelaksanaan dikerjakan secara swakelol abukan kontraktual.
“Maka kami cari pekerja yang ahli danmurah.Dan tidak diborongkan dan dikerjakan oleh pihak sekolah,” katanya menegaskan. (wan)