JAKARTA, Spirit -PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN menyayangkan sikap pemerintah yang mengandalkan ekspor gas sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Alhasil, hanya 52 persen dari total produksi nasional yang dikonsumsi di dalam negeri.
Heri Yusup, Sekretaris Perusahaan PGN menuturkan, tingginya ekspor gas disebabkan masih minimnya infrastruktur gas di Indonesia. Selain itu, permintaan di dalam negeri yang rendah membuat produsen gas memilih untuk mengekspor hasil produksinya.
“Gas tidak ekonomis jika disimpan terlalu lama. Lalu belum ada pasar gas, masih butuh waktu,” ujar Heri, Jumat (14/10).
Sementara dari sisi pemerintah, kata Heri, ekspor gas dijadikan alternatif sumber penerimaan untuk menutup defisit APBN. Namun, saat ini pemerintah sudah mulai mengurangi jumlah ekspor untuk mengantisipasi permintaan dalam negeri dalam jangka panjang.
Guna memaksimalkan pasar dalam negeri, Heri mengatakan emiten berkode PGAS telah membangun jaringan pipa transmisi dan distribusi sepanjang 7.200 kilometer (km).
Panjang jaringan pipa tersebut, jelasnya, setara dengan 78 persen panjang total pipa gas bumi di sektor hilir di seluruh Indonesia. Pipa gas tersebut tersebar di beberapa wilayah, misalnya pipa transmisi open access Muara Bekasi-Semarang, pipa distribusi Batam WNTS-Pemping, pipa transmisi open access Duri-Dumai-Medan, dan pipa distribusi gas bumi di wilayah eksisting dan daerah baru lainnya.
Menurutnya, dana yang digunakan untuk membangun jaringan pipa gas PGN berasal dari internal perusahaan dan tidak mengandalkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sejak awal tahun, PGN gencar menambah infrastruktur pipa gas bumi mencapai 1.680 km hingga 2019 mendatang. Perseroan menargetkan total panjang pipa gasnya menjadi sepanjang 8.656 km.
“Penambahan infrastruktur gas ini dapat meningkatkan kemampuan pemanfaatkan gas bumi sebanyak 1.902 juta kaki kubik per hari (MMSCFD),” ucap Heri.
Pada akhir tahun lalu, PGN menyalurkan gas bumi 1.591 juta kaki kubik per hari. Dari jumlah tersebut, perusahaan mengklaim adanya penghematan secara nasional sebesar Rp88,03 triliun per tahun.(ist)