KARAWANG, Spirit
Bupati Karawang, Cellica Nurachadiana akan melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat dilingkungan dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKAD). Pasalnya, sektor pendapatan daerah menurun drastis sehingga mengganggu terhadap program pembangunan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang, Teddy Rusfendy Sutisna, mengatakan Bupati akan segera melakukan evaluasi bukan hanya pejabat DPPKAD tapi juga pejabat di lingkungan pemkab lainnya terkait pencapaian kinerja. “Iya bupati akan evaluasi para pejabat eselon IV, III, II terkait capaian kinerja,” katanya, Jumat (11/3).
Teddy mengatakan hal tersebut menanggapi isu tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) lantaran salah menempatkan pejabat fungsional. “Sesuai janji, bupati akan melaksanakan evaluasi pejabat kaitan capaian kinerja,” tambahnya.
Menurut Teddy, begitu dilantik Bupati Cellica menugaskan Wakil Bupati Karawang, Ahmad “Jimmy” Zamakhsyari melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Sidak tersebut untuk mengetahui secara langsung kinerja temen-temen (OPD, red),” katanya.
Menurutnya retribusi yang melibatkan pihak ketiga belum maksimal. Hal tersebut dipandang sebagai salah satu sebab belum maksimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) “Untuk pajak dan restribusi terstruktur saya kira tidak terlalu banyak masalah. Akan tetapi kebanyakan retribusi yang melibatkan piihak swasta belum maksimal,” kata Teddy.
Salah satu penyebabnya, kata dia, ada beberapa pihak pengelola yang enggan membayar pajak makan minum. “Padahal pajak tersebut dibebankan kepada konsumen, artinya sudah dibayarkan tapi tidak disetorkan ke pemda,” katanya.
Oleh karena itu, sambung Teddy, dalam waktu dekat pemkab akan melayangkan surat himbauan kepada para pengusaha restoran mengenai pajak makan dan minum tersebut. “Sebab selama ini mungkin karena kurang sosialisasi jadi kurang maksmal,”katanya.
Menurut Teddy, penggalian potensi PAD dimulai dengan ketelitian dipadukan sosialisasi untuk mendongkrak kesadaran masyarakat akan kewajibannya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Abdillah Mawardi Nur, mengatakan terkait capaian kinerja yang akan dievaluasi merupakan kewenangan bupati. Meski begitu, dirinya mengaku terus tetap fokus kerja.
Untuk tahun ini pemkab menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 943 miliar. Target tersebut naik 2 persen dari sebelumnya. “Target pendapatan pada tahun ini meningkat sekitar 2 persen dibandingkan tahun lalu,” katanya.
Peningkatan target tersebut, kata dia, dilihat dari berbagai jenis potensi pendapatan asli daerah yang belum digarap atau yang belum tergarap maksimal. Ia menilai, kenaikan pendapatan asli daerah 2 persen pada tahun ini sudah bagus dan cukup realistis. Pasalnya, meski ditargetkan 2 persen, realisasinya bisa mencapai 3 hingga 4 persen. “Penentuan target pendapatan itu harus realistis. Jangan sampai seperti daerah lain, menargetkan pendapatan tinggi, tetapi tidak tercapai,” kata Mawardi.
Abdilah mengatakan selama ini pendapatan asli daerah Karawang masih didominasi pajak bumi dan bangunan (PBB) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). “Dari PBB dan BPHTB saja pendapatan kita mencapai Rp 500 miliar. Jadi dua jenis pajak itu benar-benar menjadi primadona pendapatan,” kata dia.
Selain itu,lanjutnya, keberadaan tempat hiburan malam serta hotel-hotel yang ada di Karawang juga dinilai cukup banyak menyumbang pendapatan asli daerah. (fat)