BEKASI, Spirit
Ditahun 2017 ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bekasi melalui bidang Bangunan Negara telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1,3 milyar untuk pembangunan RKB SDN Karangsari 03 Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi. Proyek dengan nomor kontrak 602.3/F11-25/SPP/BGN/DPUPR/2017 dimenangkan oleh CV Heranja Jaya yang beralamat di Teluk Pucung Kota Bekasi tersebut diduga melanggar dokumen lelang/pengadaan.
Dalam dokumen lelang/pengadaan, pihak pemenang telah memenuhi persyaratan yang telah diisyaratkan oleh DPUPR sehingga lolos dan menjadi pemenang lelang. “Namun, saat pelaksanaan, CV. Heranja Jaya telah melanggar persyaratan yang ada dalam dokumen lelang/pengadaan. pelanggaran yang dilakukan oleh CV. Heranja jaya pada saat pelaksanaan pekerjaan struktur tidak dapat menghadirkan tenaga site Engineer/ahli Struktur dan tenaga pelaksana/terampil Struktur serta tidak ada tenaga manajer kesehatan dan keselamatan kerja/K3,” kata Ketua DPC LSM Duta Corruption Watch Ngawi Kabupaten Bekasi, Soni
Soni menjelaskan, berdasarkan hasil investigasi LSM DCW di lapangan diketahui pihak perusahaan telah melakukan pelanggaran dengan tidak dapat menghadirkan tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipersyaratkan. Sehingga, CV Heranja Jaya selaku pemenang telah membohongi DPUPR serta merugikan para peserta lelang yang dinyatakan kalah oleh Pokja IV bagian layanan pengadaan barang/jasa Kabupaten Bekasi.
“Dengan tidak adanya tenaga ahli dan tenaga terampil sebagaimana yang diisyaratkan dalam dokumen lelang/pengadaan, CV Heranja Jaya telah membohongi DPUPR dan merugikan para peserta lelang pembangunan RKB SDN Karangsari 03 Cikarang Timur,” jelasnya.
Soni menegaskan, dirinya akan terus mengawasi dan menginvestigasi pembangunan RKB SDN karang Sari 03 sampai berakhirnya waktu pekerjaan.
“Kami akan terus mengawasi dan menginvestigasi pembangunan tersebut, karena pekerjaan tersebut sarat dengan pelanggaran,” pungkasnya. (bhy)