KARAWANG, Spirit
Asep Sarifuddin, anggota Komisi D DPRD Karawang meragukan pelaksanaan Ujian Nasional Berstandar Komputer (UNBK), yang akan diikuti 24 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah menengah Umum (SMU) yang berada di Kabupaten Karawang. Pasalnya Pelaksanaan UNBK tersebut dinilai tidak rasional dan terkesan di paksakan.
“Bagaimana tidak terkesan di paksakan, karena sarana dan prasarana untuk pelaksanaan UNBK masih belum memadai dan jauh dari kata siap bagi para siswa yang melaksanakan UNBK di 24 sekolahan,” tutur nya saat di temui Spirit Karawang, Senin (25/1).
Dikatakannya, sampai saat ini perangkat sarana dan prasarana beberapa sekolah yang berencana mengikuti UNBK masih belum lengkap. Sehingga, hal itu pun kerap kali dikeluhkan siswa maupun orang tua murid.
“Keraguan tersebut bukan hanya kami dapatkan berdasarkan pengaduan dari orangtua siswa saja, tapi kami pun sempat mempertanyakan kepada Disdikpora Karawang tentang data sekolahan yang sudah lengkap sarana dan prasarana untuk pelaksanaan UNBK. Namun Disdikpora tidak bisa memperlihatkan data kepada kami, dengan alasan data itu ketinggalan,” terang pria yang kerap disapa Asep Ibe ini.
Asep menegaskan, keikutsertaan 24 SMK/SMU belum tentu menjamin kualitas hasil kelulusan siswa. Terlebih lagi, sebagai sistem yang terbilang baru, akan menjadi ironis tatkala sekolah yang mengikuti UNBK ternyata prestasinya dibawah sekolah yang tidak mengikuti UNBK atau secara manual. Seharusnya, pihak Disikpora melalui bidang Pendidikan Menengah memprioritaskan kualitas hasil kelulusan siswa. “Untuk apa kalau ikut UNBK justru kalah dengan yang manual. Out put siswa bagi saya sangat penting daripada hanya sekedar prestise dengan jumlah sekolah terbanyak yang ikut UNBK,” tegasnya.
Untuk itu, dirinya mendorong Komisi D untuk sidak terhadap sekolah yang telah menyatakan mengikuti UNBK> Hal itu dimaksudkan untuk memastikan kemurnian niat dan kesiapan sekolah yang bersangkutan. “Memang prosedurnya melalui pernyataan sekolah yang bersangkutan. Tapi, bisa jadi semua direkayasa (setting by design) seakan-akan bottom up, sekolah yang butuh. Padahal, mah bisa jadi top down, hanya untuk prestise seseorang saja. Kita akan agendakan sidak,” pungkas Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini. (yan)