SUBANG, Spirit
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Subang, Hendra Purnama, menghilang setelah KPK menggeledah Kantor DPRD DPRD dan menyegel ruangannya. Ia menghilang stelah kunjungan kerja ke Pekalongan, Jawa Tengah, tempo hari.
Beberapa orang teman politisi dari Fraksi Golkar yang minta tidak disebut jati dirinya, mengatakan kepada Spirit Jawa Barat, Minggu (24/4), Hendra tidak kelihatan lagi setelah DPRD Subang mengadakan kunjungan kerja ke Pekalongan. “Bahkan Ketika Rapat Paripuna Prolegda pun tidak ada hadir,” kata teman Hendra dari Partai Gerindra itu.
Anggota DPRD yang disebut-sebut orang paling dekat dengan Hendra, yang juga enggan disebutkan identitasnya, juga membenarkan, Hendra sudah jarang ke kantor DPRD. “Mungkin sedang ada kesibukan, kan tugas DPRD bukan aja harus di kantor. Mungkin saja sedang melakukan kerja ke daerah asal dapilnya, karena sebentar lagi akan ada pembahasan anggaran perubahan 2016.”
Terkait ruangan kerja Wakil Ketua DPRD disegel KPK, ia mengaku tidak mengetahui permasalahanya.
Sementara itu, menurut mantan Bendahara di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, H Suhendi, keterlibatan Hendra yang akrab dipanggil Boeng, dengan Kasus BPJS atau APBD Gate, itu jelas.”Karena yang menyerahkan uang kepada Hendra adalah saya,”ujar Suhendi.
Uang yang diterima dia, lanjut Suhendi, mencapai miliaran rupiah, karena bukan hanya Hendra yang menerimanya, melainkan juga temannya, yakni Wawan Sutarman dan Nanang. “Mereka selalu meminta uang kepada saya.”
Alasan permintaan uang itu, menurut Suhendi, diperintah bupati (Ujang Suhendi). “Kami percaya karena ketiga orang tersebut, yaitu Hendra Boeng,Wawan Sutarmas dan Nanang, selalu berada di rumah dinas bupati (Ujang Suhendi) yang sekarang di tempati Sekda.”
Suhendi mengaku, melakukan pencairan uang tidak sesuai prosedur yang benar, karena uang itu untuk kebutuhan bupati. Namun ia juga mengaku, belum pernah menyerahkan uang kepada bupati secara langsung, melainkan menyerahkannya kepada Nanang atas perintah Wawan dan Hendra.
“Katanya untuk Pak bupati. Dari cacatan yang ditulis di data Saya, Rp 1,6 miliar untuk membangun vila miliknya bupati, ditambah uang lagi ratusan juta rupiah untuk membangun gilingan padi, membeli mobil engkel bak terbuka untuk orang tuanya bupati di Kecamatan Cibogo,” katanya.
Suhendi merasa kesal kepada Hendra, Wawan Sutarmas, dan Nanang yang tidak pernah tersetuh oleh pihak Polda Jabar saat permasalahan tersebut ditangani Polda Jabar. Padahal menurut Suhendi, Wawan Sutarmas, yang banyak menerima uang. “Walaupun tidak ada kwitansi. Tapi ada cacatan dari saya.”
Ia menduga, Wawan yang melaporkan masalah ini le Polda Jabar, sehingga permasalah tersebut jadi kasus. “Mungkin tadinya akan bermain cantik dengan gaya lamanya. Dia bermain dan dia yang melaporakannya. Dia jadi pahlawan, karena bisa menyelesaikan bupati tidak tersangkut.”
Itulah, menurut Suhendi, gaya Wawan yang ia tahu.”Para penegak hukum, jaksa atau polisi bisa dimainkan dengan gayanya. Tapi kali ini sudah kena batunya akan kami bongkar kasus yang sebenarnya.”
Suhendi bersukur, kasus tersebut ditangani KPK. Ia sudah menyampaikan semuanya yang terjadi sesungguhnya ketika ia diperiksa KPK. Bbukan hanya permasalahan itu saja, uang yang diminta Hendra Purnama dan Wawan dari para pengusaha yang menjanjikan proyekpun ia sampikan.
“Karena uang sama dia saya yang harus bertanggungjawab kami minta doanya kepada seluruh warga Subang siapa yang bermain api itu pasti akan kena panasnya,” katanya.(ade)