KOTA BEKASI, Spirit
Ahli waris atas tanah seluas empat Hektare di area emas Jatiraden, Kecamatan Jati Sampurna berdekatan Universitas Mecu Buana Kota Bekasi itu kini meradang. Pasalnya keputusan inkrah (berketetapan hukum) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat maupun Kejaksaan Negeri Kota Bekasi telah dikantonginya. Namun saat dirinya akan mengurus dokumen peningkatan status ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi mengalami hambatan.
Ridwan yang selama ini mengupayakan dokumen resmi kepemilikan tanah di Kelurahan Jatiraden menyatakan kebingungannya. “Sporadik yang harusnya dikeluarkan Lurah Jatiraden justru sekarang tidak mau memberikan tanda tangan terkait status tanah keluarga Kami meski sudah inkrah dari Kejati dan Kejari,” kata Ridwan pada Spirit Jawa Barat saat ditemui di rumahnya Senin (25/9).
Problem yang terjadi, lanjut Ridwan, terkait dengan putusan Lurah bahkan kini sudah ke tingkat Inspektorat. “Alasan Lurah bahwa dirinya siap memberikan tanda tangan setelah Walikota Bekasi Rahmat Effendi menyetujuinya. Padahal pihak Pemerintah Kota Bekasi sendiri menyatakan bahwa tanah milik keluarga Kami ini tidak tercantum sebagai asset Pemkot,” terang Ridwan.
Sementara pejabat dari Inspektorat Kota Bekasi Hani NS yang hadir saat perbahasan menyatakan bahwa tanah milik ahli waris keluarga Ridwan tersebut secara hukum menjadi hak ahli waris.
“Neraca asset Pemkot Bekasi tidak dicantumkan bahwa tanah yang berlokasi di Kranggan seluas 3,7 Hektar itu milik Pemkot. Jadi jelas posisi kepemilikannya,” ungkap Hani NS yang mantan Kabag Hukum sebelumnya.
Informasi terakhir yang didapat Spirit Jawa Barat bahwa kasus sengketa tanah ini akan dibawa Bareskrim. Pihak-pihak yang mengapresiasi kasus ini sangat memahami sengketa tanah ini dengan lokasi strategis. Posisi tepat perbatasan Kota Bekasi yang bersebelahan dengan Cibubur alternatif, Cikeas yang dikelilingi perumahan elite seperti Citra Grand, Rafles Hills yang membuat lokasi diperebutkan antara ahli waris dengan Pemerintah Kota Bekasi (Kos)