CILAMAYA WETAN, Spirit – Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Kecamatan Cilamaya Wetan diharapkan bisa memberikan angin segar serta mampu menyerap tenaga kerga bagi warga desa setempat. Bumdes yang saat ini tengah gencar dioptimalkan bertujuan untuk menjadi satu badan usaha agar berdampak langsung pada masyarakat. Untuk itu, diharapkan pola pengelolaannya harus jujur, berkerakyatan, transparan dan tidak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) tanpa harus menjadi pesaing bagi usaha milik masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Karawang, Yanto, SH kepada Spirit Jawa Barat, Minggu (28/8) di Cilamaya.
Menurut Yanto, banyak peluang usaha yang bisa dikelola melalui Bumdes. Dimana pemerintah pusat melalui program Bumdes telah memberikan bantuan dana untuk penyediaan sarana dan permodalan bagi masing-masing desa.
Namun disinyalir program tersebut tidak berjalan secara maksimal, baik dari pembangunan sarana maupun permodalan.
“Di Cilamaya Wetan masih ada desa yang Bumdesnya abu-abu. Jangankan bantuan permodalan, bangunan fisiknyapun tidak terlihat. Pengawasannya harus lebih ditingkatkan,agar program berjalan sesuai aturan,” katanya.
Yanto berharap kehadiran Bumdes menjadi unggulan bagi kemajuan pemerintah desa yang aksinya dinantikan masyarakat.
Bumdes, kata dia, jangan hanya dibentuk lalu tidak dioptimalkan untuk peningkatan usaha melalui bantuan ekonomi. “Program usaha cukup banyak, sektor pertanian, peternakan dan perdagangan bisa dijadikan obyek usaha. Jalankan bantuan Bumdes secara konsisten, serius, terbuka dan jujur,agar terhindar dari ancaman hukum,” tegasnya.
Sementara Camat Cilamaya Wetan, H. Hamdani mengatakan, pemerintah sudah cukup interaktif dalam menjalankan program kesejahteraan masyarakat melalui berbagai macam bantuan salah satunya Bumdes. Dan semua program tersebut kata dia, diimplementasikan bagi kemajuan masyarakat untuk dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan aturan yang dibuat.
“Masyarakat desa harus bisa mengambil bagian dari program tersebut. Kini tinggal pemerintah desa menjalankan Bumdes dengan pola usaha lebih maju. Sementara banyak sekali bantuan pemerintah yang harus dinikmati oleh masyarakat,” katanya. (wan)