KARAWANG, Spirit
Dilatari kelangkaan dan mahalnya elpiji 3 kg bersubsidi di Karawang, jajaran Polres Karawang mengumpulkan sebanya 36 agen gas. “Kita kumpulkan untuk menemukan titik kesimpulan masalahnya di mana?” kata Kasat Intelkam Polres Karawang AKP Suryo Sumantri, usai melakukan pertemuan pembahasan tentang gas subsidi di Aula Polres, Kamis (3/3).
Menurut Suryo, kelangkaan tersebut karena terjadi over kapasitas penggunaan di tengah masyarakat saat ini. Pasalnya, dari kuota 1,8 juta tabung gas per tahun tidak mencukupi dengan pertumbuhan Karawang semenjak 2014 hingga 2015.
“Data pengguna gas di Karawang menurut BPS (Padan Pusat Statistik) tahun 2013, terus tumbuhan,” ujarnya.
Suryo berharap kepada pemerintah setempat untuk mengaktifkan sistem kartu untuk pembelian gas subsidi. Jenis kartunya bisa seperti JKS atau sejenisnya.
Selain itu, penggunaan dari kalangan usaha kecil menengah (UKM) di Karawang tidak terkontrol oleh pemerintah. Banyak para pedagang setiap harinya yang menghabiskan gas lebih dari dua tabung. “Pantas kalau hal itu langka, dengan urbanisasi berujung pada pertumbuhan UKM,” katanya.
Sementara itu, Ketua Hisawana Migas Karawang-Purwakarta Dindin Nazarudin, menyebutkan, kontrol pemerintah selama ini belum terlaksana dengan baik sebagai pengawas distribusi gas. Semenjak itu belum ada kontrol dari pemerintah daerah mengenai distribusi.
“Kita sebagai anggota, sedangkan ketuanya Sekda dan pengawasnya adalah Dinas Perdagangan setempat. Sementara kepala desa merupakan kontrol paling depan,” katanya.
Selain itu, dari 1,8 juta tabung per tahun, Karawang menghabiskan uang subsidi Rp 29 miliar per bulan. “Tentu itu biaya yang cukup besar dikeluarkan tiap bulan oleh pemerintah untuk menyubsidi,” ujarnya.
Dia meminta kepada masyarakat berekonomi tinggi untuk tidak menggunakan tabung gas subsidi. “Sejauh seperti UKM berpenghasilan di atas Rp 50 juta dan masyarakat di atas penghasilan Rp 1,5 juta untuk tidak menggunakannya,” katanya. (fat)