Kaji Pengadaan Mobil Dinas Pejabat, Pemkab Siapkan Strategi Ekonomis

KARAWANG, Spirit

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, akan melakukan pengkajian sejumlah startegi pengadaan mobil dinas (mobdin) baru untuk seluruh PNS Eselon III hingga bupati. Beberapa pengkajian pun telah dilakukan dengan melakukan kunjungan kerja kepada beberapa daerah untuk mengadopsi sejumlah sistem.

Sekretaris Daerah, Teddy Ruspendi Sutisna mengatakan salah satu sistem yang sedang dikajji adalah penyeragaman warna mobil,  dengan  warna mobil hitam sebagai pilihan. “Penyeragaman ini hanya pada warna saja, sesuai dengan kesepakatan Bupati adalah warna hitam,” katanya, Senin (26/4).

Selanjutnya yang membedakan adalah kapasitas mesin pada tingkat jabatan. “Untuk Eselon III  itu kapasitas mesinnya harus 1500 cc, Eselon II 2000 cc, Sekda 2500 cc dan untuk Bupati bisa 3500 cc lebih. Itu saja yang membedakan,” ujarnya.

Selain itu, ada penghitungan skala prioritas dalam pengkajian yakni melakukan penghitungan usia mobil disetiap Dinas. “Jika memang ada tahun yang lebih dari 5 tahun bahkan 10 tahun itu harus diganti,” terangnya.

Sehingga, menurut Teddy, hal tersebut akan mempengaruhi jumlah armada mobil yang akan dibeli oleh DPPKAD sebagai bidang pelaksana. “Tentu akan terhitung anggarannya berapa yang harus dibeli,” katanya.

Selain itu pengadaan mobil dinas, cara lain adalah melakukan pemberian uang pengganti kepada setiap Kepala Dinas dan Kabid tanpa membelikan mobil. “Misalnya untuk kepala dinas Rp 9 juta dan kabid Rp 7 juta setiap tahunnya. Tetapi apakah semuanya memiliki mobil dan apakah lebih efisien,” kata dia.

Bukan hanya itu, saran lain adalah melakukan pencicilan pada mobil dinas. Sehingga mobil dapat dimiliki oleh orang yang diberikan. “Kita membelikan mobil, kemudian mereka cicil sehingga meskipun pindah dinas itu bisa dibawa olehnya. Saat ini kita masih mencari regulasinya,” terangnya.

Teddy mengaku, beberapa hal tersebut masih menjadi pengkajian oleh pihaknya mengenai pengadaan mobil dinas. Sesuai dengan intruksi dari presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta setiap pemerintah daerah harus memperhitungkan kebutuhannya secara ekonomis. “Untuk melakukan itu diperlukan pemetaan secara baik, sehingga efektif dalam pembelian,” pungkasnya (fat)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *