KARAWANG, Spirit – Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang mengingatkan potensi kemacetan parah yang mengintai jalur Rengasdengklok–Tanjungpura dalam beberapa tahun ke depan. Lonjakan pembangunan perumahan di kawasan Mekarjati hingga Tunggakjati dinilai akan semakin menekan kapasitas jalan yang saat ini saja sudah padat.
Sekretaris Komisi IV DPRD Karawang, Asep Syarifudin yang akrab disapa Asep Ibe, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang segera menyiapkan langkah konkret untuk mengantisipasi persoalan tersebut.
Menurutnya, tanpa perencanaan infrastruktur yang matang, jalur yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat di wilayah utara Karawang itu berpotensi mengalami kemacetan serius sekaligus meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
“Dalam tiga tahun ke depan jalur Rengasdengklok–Tanjungpura ini bisa sangat crowded. Apalagi pembangunan perumahan baru terus bermunculan. Kalau tidak diantisipasi dari sekarang, kita akan menghadapi kemacetan dan potensi kecelakaan yang meningkat,” ujar Asep Ibe saat Musrenbang Dapil II di Kecamatan Kutawaluya, Jumat (13/2/26).
Kegiatan tersebut dihadiri Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Karawang, anggota DPRD, camat, BPD serta kepala desa se-Daerah Pemilihan (Dapil) II.
Dalam forum itu, Asep Ibe juga menyinggung rencana pengembangan jalur alternatif dari kawasan Three Bisnis menuju Rengasdengklok di sisi timur saluran Perum Jasa Tirta II (PJT II). Ia menilai rencana tersebut sebenarnya telah lama dibahas, namun hingga kini belum terlihat langkah nyata dari pemerintah daerah.
Padahal, kata dia, pengembangan jalur tersebut dapat menjadi solusi untuk memecah kepadatan arus kendaraan di jalur utama Tanjungpura–Rengasdengklok.
“Jika jalur di sisi timur saluran PJT II ini ditingkatkan, itu bisa menjadi solusi konkret untuk mengurai kepadatan lalu lintas yang setiap tahun terus meningkat,” tegasnya.
Asep Ibe juga menyoroti arah pembangunan infrastruktur di Karawang yang dinilai masih lebih banyak berfokus pada wilayah tengah dan selatan. Sementara kawasan utara, yang menjadi sentra ekonomi sekaligus permukiman padat, kerap luput dari prioritas anggaran.
“Pemerintah jangan hanya sibuk membangun citra lewat proyek-proyek mercusuar. Jalur ini adalah urat nadi masyarakat utara. Jika dibiarkan macet dan rusak, dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat,” kritiknya.
Selain itu, ia mengingatkan agar pelaksanaan Musrenbang tidak berhenti pada agenda seremonial semata, melainkan benar-benar menghasilkan kebijakan pembangunan yang menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap Musrenbang ini tidak sekadar menggugurkan kewajiban administratif. Substansinya harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di daerah,” tandasnya.
Ia pun berharap, visi pembangunan Karawang sebagai daerah maju, berdaya saing tinggi dan berkelanjutan tidak berhenti sebatas slogan, melainkan diwujudkan melalui pemerataan pembangunan hingga ke wilayah utara, khususnya di Dapil II. (adv/ist)