KARAWANG, Spirit
Forum Komunikasi Badan Permusyawarahan Desa (FKBPD) Kabupaten Karawang menyesalkan ulah Kepala Desa Medalsari yang diduga telah memerintahkan aparatnya mengusir para anggota DPRD Karawang yang sedang sidak di lokasi desa tersebut, Wisata Grand Canyon. Ia beharap peristiwa pengusiran Mianggu (31/1) tersebut segera diselesaikan secara hukum.
“Kades Medalsari memang sudah sangat keterlaluan, kalau mengusir pejabat yang sedang melaksanakan tugasnya itu. Hal itu tidak boleh di biarkan begitu saja, harus secepatnya ditindak sesuai hukum,” kata Sekertaris FKBPD, Deden Nurdiansyah, kepadda Spirit Karawang, Senin (1/2).
Menurut dia, wajar bagi para anggota DPRD Karawang, melakukan peneguran terhadap Kepala Desa Medalsari yang telah berani mencantumkan nama Pemkab Karawang dalam lembaran tiket masuk ke lokasi wisata Grand Cenyon. Sementara dana dari hasil penjualan karcis itu, lanjutnya, tidak masuk ke kas daerah.
Dengan mencantumkan nama Pemkab Karawang, menurut dia, sudah merupakan pemalsuan dokumen. “Dalam hal ini, aparat Desa Medalsari telah mengeruk keuntungan dengan menjual nama Pemkab Karawang demi kepentingan pribadinya.”
Ia menduga, selain aparat desa terutama Kepala Desa Medalsari, masih ada oknum lain yang bermain di belakangnya. Pasalnya pungutan liar di lokasi wisata tersebut, menurut dia, begitu bebas dilakukan, tanpa ada peneguran ari pihak manapun.
“Bagaimana saya tidak mengatakan tidak ada yang bermain, karena pungli dilakukan dengan bebas. Sementara menurut kabar yang saya dengar pihak kepolisian juga sering melakukan patroli ke sana.Padahal kejahatan apapun harus ditindak oleh petugas ke amanan,” ujarnya.
Sementara Kepala Desa Medalsari, Amin, saat dihubungi velalui selularnya, mengatakan, dirinya sama sekali tidak memerintahkan aparat pemerintahn desa tersebut atau sejumlah preman untuk mengusir anggota DPRD Karawang. Menurut dia, kejadian tersebut merupakan kesalahpahaman belaka.
“Tuduhan yang dilontarkan kepada saya, bahwa saya telah memerintahkan aparat desa dengan preman untuk mengusir anggota DPRD Karawang, itu tidak benar. Setelah saya berbicara dengan para anggota DPRD di lokasi wisata, saya pulang ke rumah dan tidak pernah bertemu dengan aparat desa atau anak buah saya yang melakukan pengusriran,” katanya.
Pengusiran yang di lakukan oleh aparat desa dengan sejumlah preman terhadap para anggota DPRD yang melakukan sidak tersebut, ia duga, atas inisiatif mereka yang simpati kepada dirinya. “Pasalnya mereka pernah mendengar bahwa saya diomelin oleh salah seorang anggota DPRD dengan nada keras yang menanyakan kepada saya kenapa saya berani mencantumkan nama Pemkab Karawang di dalam karcis masuk lokasi. Atas dasar itulah kemungkinan mereka marah karena melihat saya selaku majikan mereka diomelin di muka umum.”
Amin mengaku telah melakukan peneguran terhadap aparat desa yang telah berani mengusir anggota DPRD pada waktu itu. “Saya sudah melakukan peneguran terhadap mereka yang melakukan pengusiran terhadap para anggota DPRD. Apapun yang mereka lakukan pasti imbasnya akan menimpa saya selaku Kepala Desa Medalsari.”(yan)