KARAWANG, Spirit – Alokasi anggaran Peningkatan Mutu Manajemen Sekolah (PMMS) hendaknya disdikpora membuat regulasi penggunaan anggaran yang jelas sesuai dengan rencana anggaran kerja sekolah (raks) sehingga hal – hal pungutan yang diluar raks bisa jelas sesuai dengan kekurangan anggaran yang masih dibutuhkan oleh sekolah, hal ini dikatakan pemerhati pendidikan Imron Rosadi.
Dikatakanya, kini masih banyak sekolah terutama ditingkat SMA yang masih memanfaatkan moment terkait kekurangan anggaran, padahal dimungkin kan anggaran pmms, bos pusat dan provinsi sudah melebihi apa yang menjadi kebutuhan sekolah.
” sekalipun ada kebutuhan yang benar benar belum tercaver dari dana bantuan tersebut bisa melalui rapat komite sekolah dengan orang tua murid, hanya saja jangan sampai rapat komite itu dijadikan modus untuk targetan tertentu.” ujarnya.
Disamping pihak sekolah harus jujur juga perlunya ketegasan dari Disdikpora sendiri, sikap disdikpora harus mencocokan raks sekolah dengan keperluan sekolah, ini dimaksud agar tidak terjadi tumpang tindih, misalnya dalam raks sekolah kekurangan satu item, tapi dalam rapat komite item yang sama atau hanya beda judul tetap lakukan pungutan itu jelas menyalahi aturan. “Intinya kontroling dari disdikpora harus benar benar berjalan dengan baik.” ucapnya.
Senada juga diucapkan oleh Aktivis Pendidikan, Asep Sopian mengatakan, akibat lemahnya kontroling dari disdikpora, kan aneh jika didalam bidang tidak mampu untuk meminta atau menunjukan raks dari pihak sekolah, padahal kan sudah merupakan kewenangannya untuk mengetahui atau memegang apa yang sudah direncanakan sekolah.
” harus tegas dong,bila perlu dicopot saja jabatannya jika memang ada kepsek yang ngeyel, diluat sana masih banyak yang antri untuk menjadi kepsek ” tegasnya.
Bila perlu pihak disdikpora membuat fakta integritas yang ditandatangani setiap kepala sekolah, jika keluar dari aturan yang sudah ditetapkan dipersilahkan untuk mengundurkan diri dari jabatan kepseknya. “dengan demikian semuanya bisa menjadi jelas,” pungkasnya.(man)