BANDUNG, Spirit – Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, mengimbau agar dilakukan vaksin ulang untuk balita yang telah diberi vaksin palsu di rumah sakit yang mempergunakan vaksin palsu di kawasan Bekasi. Sementara itu Dinas Kesehatan setempat membantu Bareskrim Polri, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menyisir seluruh distributor vaksin tersebut.
“Jika ada data balita yang divaksin di tiap rumah sakit bisa saja diulang (vaksin ulang),” kata Deddy Mizwar, ketika diminta pendapatan tentang 14 rumah sakit pengguna vaksin palsu, akhir pekan kemarin.
Menurut dia, perlu dipertanyakan alasan mengapa 14 rumah sakit tersebut, khususnya yang berada di Bekasi bisa membeli vaksin palsu dari pihak yang tidak jelas. “Jadi apa ada tekanan atau menguntungkan pribadi-pribadi terkait atau bagaimana ini perlu didalami.”
Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/7), Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek, menyampaikan nama 14 rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu.Dari 14 rumah sakit tersebut, mayoritas berada di daerah Bekasi, seperti RS Multazam, Bekasi, RS Permata, Bekasi, RSIA Gizar, Villa Mutiara Cikarang, Bekasi, RS Dr Sander, Cikarang, Bekasi, RS Bhakti Husada, Terminal Cikarang, Bekasi, RS Elisabeth, Narogong, Bekasi, RS Hosana, Lippo Cikarang, Bekasi, RS Hosana, Jalan Pramuka, Bekasi.
Sisir Distributor vaksin
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat membantu Bareskrim Polri, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menyisir seluruh distributor vaksin yang ada di daerah terkait kasus temuan vaksin palsu di sejumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. “Benar kita bantu menyisir, kenapa distributor karena yang paling gampang ialah dengan menyisir mereka karena yang paling tahu mereka, itu tidak menyita waktu, kami sedang melacaknya,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Alma Lucyati.
Dinas Kesehatan Jabar, menurut dia, juga sudah melayangkan surat kepada 13 rumah sakit di Bekasi yang disebut sebagai penerima vaksin palsu untuk segera mendata nama-nama pasien imunisasi. Selain itu, lanjut dia, pihaknya sedang mengecek kesiapan stok vaksin dari dinas kesehatan provinsi, kota, dan kabupaten untuk dibantukan ke rumah sakit tersebut.
“Jika umurnya masih masuk, kita imunisasi ulang. Tapi jika sudah lewat, kita akan berikan imunisasi lanjutan,” ujarnya.
Menurut Alma, hal ini merujuk pada arahan Menteri Kesehatan pada jumpa pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta (24/6), anak yang mendapat vaksin palsu seharusnya kembali diimunisasi. “Sebab, mereka yang mendapat vaksin palsu tentu tidak mendapat manfaat kebal terhadap suatu penyakit.”
Alma menyebutkan masyarakat tidak perlu khawatir dengan keaslian vaksin yang ada sekarang di rumah sakit karena dijamin keasliannya. “Dari sejak ada kabar mengenai vaksin palsu, Pusat telah mengeluarkan kebijakan untuk membekukan distribusi semua stok vaksin yang non pemerintah. Sedangkan vaksin yang sekarang tersedia (terutama di rumah sakit pemerintah) adalah yang buatan pemerintah serta terjamin keaslian dan mutunya.”
Dia mengatakan selayaknya para orang tua yang anaknya terkena musibah vaksin palsu, pemerintah merasa sakit hati dan prihatin sekali. “Orang tua dan pemerintah ini dua-duanya korban dari segelintir orang yang mementingkan keuntungan semata.”