KARAWANG, Spirit
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengimbau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang agar anggaran fisik pendidikan sebesar Rp 21 miliar dalam Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karawang, t digunakan untuk penambahan RKB dan rehabilitasi sekolah.
“Jangan untuk pemagaran atau infrastuktur lapangan. Ini juga perlu diperhatikan oleh kepala sekolah, UPTD, dan Disdikpora. Jadi proposal yang diajukan itu di seleksi, dan dahulukan untuk RKB dan rehab,” kata Wakil Ketua I, Sri Rahayu Agustina, Kamis (25/8).
Pasalnya, menurut Sri masih banyak sekolah yang diketahuinya mengalami kerusakan cukup parah. Salah satunya Sekolah Dasar Negeri (SDN) Karangjaya II.
“Jadi mereka ada 7 ruangan. 1 ruang untuk kantor, sedangkan 6 ruangan lagi untuk kelas. Mereka masih kekurangan 2 ruang kelas, karena ada ruangan yang digunakan secara bergantian untuk kelas 1 dan 2,” ujar Sri usai meninjau kondisi sekolah.
Dijelaskan Sri, kondisi sekolah tersebut cukup memprihatinkan. Karena kondisi bangunan sudah rusak, atapnya bocor ketikan hujan, dan lantainya terkelupas, sehingga tidak nyaman untuk digunakan belajar.
“Kalau ada angin, udara dalam kelas berdebu. Kasihan anak-anak belajarnya tidak nyaman,” jelasnya.
Karena fasilitas yang terbatas, sehingga dalam satu bangku dan kursi harus diisi oleh tiga siswa. Kondisi tersebut menurut Sri, perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) selaku leading sektor pendidikan.
“Kamar mandi belum ada, fasilitasnya sangat kurang. Ini harus jadi perhatian pemerintah. Jangan hanya sekolah-sekolah yang berada di wilayah kota yang diperhatikan, sekolah di daerah juga perlu mendapat hak yang sama,” katanya.
Diungkapkan Sri, pihak sekolah pun mengeluhkan bantuan pemerintah berupa buku paket yang didanai dari anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pasalnya, pihak sekolah hanya mendapat 10 buku untuk 1 kelas, dari total kebutuhan sekitar 50 buku per kelas. (fat)