KARAWANG, Spirit
Gabungan kelompok tani (Gapoktan) Kabupaten Karawang, mendeklarasikan berdinya Serikat Tani Karawang (Setakar), di depan gerbang pintu barat gedung DPRD setempat, Kamis (18/2). Dalam kesempatan tersebut, Setakar,menyampaikan lima tuntutan petani kepada Pemkab Karawang.
“Ini langkah implementatif kita sebagai para petani, untuk menuntut kesejahteraan di tanah yang konon adalah lumbung padi Jawa Barat,” kata Ketua Umum Setakar, Deden Mulyana, dalam kesempatan tersebut.
Lima tuntutan tersebut, yakni penyediaan hak tanah bagi petani, peningkatan ilmu dan teknologi petani, dan perbaikan infrastruktur terkait jalan dan saluran irigasi, penyediaan pinjaman modal yang mudah dengan bunga, dan aturan pasar yang menguntungkan petani. “Petani itu pekerjaan mulia, mau rugi mau untung, petani tetap bertani setiap tahun. Kita sebagai petani tidak pernah bisa menentukan harga jual, seharusnya kita punya hak atas itu,” ujar Deden saat ber orasi.
Ia juga menyampaikan dan mengajak anggota komisi B DPRD Kabupaten Karawang untuk sidak ke persawahan di daerah tersebut agar tidak terjadi kontradiksi pernyataan mengenai pertanian dari Pemkab Katawang dan kenyataan di lapangan yang dirasakan para petani. “Lebih bagusnya, setelah perbincangan ini, anggota dewan sidak langsung ke lapangan, supaya kita tidak dikira bohong,” ujarnya di depan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karawang.
Sekitar pukul 11.00 WIB 20 orang perwakilan Setakar diajak masuk ke dalam gedeung dewan, yang di sambut Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H Toto Suripto, dan Wakil Ketua DPRD, Sri Rahayu. “Kami akan mendengarkan keluhan dan tuntutan dari bapak-bapak sekalian,” kata Toto.
Setelah mendengarkan keluhan dan tuntutan dari Setakar, ia menyebutkan akan menampung semua tuntutan tersebut. “Nanti kita akan kerja bareng dengan Dinas Pertanian dan juga Dinas Bina Marga untuk mengatasi masalah pertanian di Karawang.”
Sri Rahayu, yang juga cicit dari Bupati Karawang era 1948, RMarta, menganjurkan agar tuntutan juga dimasukkan ke agenda musrenbang desa dan kecamatan untuk memudahkan Pemkab mengontrol program pertanian.
Deklarasi diikuti sekitar 500 orang perwakilan anggota dari setiap kecamatan. Mereka datang bersama Federasi Serikat Pekerja Kerakyatan (FSPK) Kabupaten Karawang yang embawa ratusan anggotanya, yang menuntut keadilan bagi rekan mereka yang bekerja di PT BKM, dan PT Buana Textil. “Kita datang bersama-sama denga Setakar, sama-sama menuntut keadilan,” kata Ketua FSPK Karawang, Mulyana. (cr3)