Anggota Pansus LP2B yang juga anggota komisi B DPRD Karawang, Natala Sumedha megungkapkan kurang lengkapnya data yang diberikan oleh pihak eksekutif (OPD terkait, red), menjadi salah satu faktor belum rampungnya pembahasan Perda LP2B.
Dikatakan Natala, ketidaklengkapan data tersebut diantaranya tidak ada data luas lahan persawahan yang konkret karena data luas lahan yang ada termasuk jalan dan aliran air di sekitar persawahan.
“Jadi kalau di data itu termasuk jalan dan aliran air, berarti luas murni sawahnya tidak ada segitu,” kata Natala, Rabu (22/3).
Ia juga mengatakan belum adanya Perda mengenai Rencana Detail Tata Ruang membuat anggota Pansus lebih bekerja ekstra untuk mensinkronkan dengan Perda RTRW yang belum mengatur tata ruang lebih spesifik.
“Seperti contoh Karawang Barat ada plot lahan produktif di RTRW, tapi disebelah mana yang diplot itu, karena tidak ada kejelasan yang pasti disebelah mananya,” ujarnya.
Apalagi dikatakan Natala, telah beberapa kali pansus LP2B melakukan rapat pembahasan dengan pihak eksekutif, Kepala Bappeda Karawang, Eka Sanantha tidak pernah hadir.
“Meskipun ada orang yang mewakili, tapi yang punya kebijakan itu kepala. Kita juga ingin tahu arah kebijakannya untuk mempermudah sinkronisasi Perda LP2B dan RTRW,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Karawang oleh Pemerintah Pusat diminta harus merampungkan Perda LP2B pada bulan april mendatang. Natala mengatakan pihak legislatif optimis bisa menyelesaikan sebelum tenggat waktu berakhir. Namun dikatakannya, semuamya dikembalikan lagi kepada keseriusan pihak eksekutif untuk segera merampungkan Perda LP2B.
“Dikembalikan lagi ke eksekutif, kalau kita pengen cepat rampung karena sudah ada lagi Raperda yang sedang dibahas di banleg terkait pemberdayaan petani yang harus menunggu Perda LP2B rampung dulu,” pungkasnya. (mhs)