KARAWANG, Spirit – Kepengurusan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Karawang mulai digoyang. Ungkapan miring kali ini datang dari para anggota PGRI yang menganggap kepengurusan PGRI Karawang di bawah kepemimpinan Nandang Mulyana tidak transparan dalam pengelolaan keuangan, terutama soal iuran rutin para anggota.
Salah satunya diungkapkan salah satu anggota PGRI yang meminta namanya dirahasiakan. Sumber ini mengatakan, selama ini anggota PGRI terutama yang berada di daerah tidak pernah menerima laporan transparansi anggaran iuran dan keuangan lainnya dari Ketua PGRI.
Menurut dia, uang yang dikelola oleh PGRI Karawang jumlahnya tidak sedikit. Saat ini saja, kata dia, ada 13 Ribu lebih anggota PGRI Karawang yang rutin membayar iuran sebesar Rp 10 Ribu. Jika dijumlahkan, kata dia, tentu bukan uang yang sedikit dan sangat wajar jika anggota mempertanyakan hal tersebut.
“Tapi seperti yang kita ketahui, selama ini mana kontribusi PGRI untuk kami para anggota. Ada anggota yang sakit saja, jangankan mau nengok, kami malah harus berjuang sendiri untuk berobat,” keluh salah seorang guru.
Sementara itu, keluhan lainnya juga datang dari salah satu anggota PGRI di wilayah Kecamatan Rengasdengklok. Guru yang bertugas di salah satu sekolah dasar ini juga mengungkapkan hal yang sama. Selama ini, menurutnya, iuran PGRI terkesan dipaksakan karena dipotong langsung oleh bendahara sekolah. “Masih mending kalau guru nya berstatus PNS, yang kasihan itu guru honorer,” ungkapnya dengan nada kesal.
Sumber ini menambahkan, sebenarnya banyak guru lain yang juga mempermasalahkan terkait transparansi anggaran PGRI. Namun umumnya para anggota takut karena Ketua PGRI serta beberapa stafnya merupakan pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karawang. “Ya jelas takut atuh, ketua nya aja (Nandang Mulyana, red), kan menjabat Kabid Dikmen,” ungkapnya.
Sebenarnya, kata dia, guru tidak akan terlalu mempersoalkan iuran rutin tersebut jika saja Nandang Mulyana peduli terhadap nasib guru.
Selama ini, kata dia, Nandang hanya terkesan acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap nasib guru. “Kalau kondisinya seperti ini, saya kira Nandang sudah tidak layak jadi Ketua PGRI. Mendingan dia konsen saja jadi pejabat Disdik,” katanya.
Keluhan para anggota PGRI Karawang soal iuran rutin ini juga sangat didukung oleh pengamat pendidikan Karawang, Asep Sopian. Menurutnya, sudah saatnya para guru di Karawang berani angkat bicara soal permasalahan tersebut. Bahkan berdasarkan informasi yang dia terima, PGRI Karawang saat ini bukan hanya tidak transparan soal pengelolaan iuran rutin. Namun banyak anggaran lain seperti dana hibah dari Pemkab Karawang serta bantuan lain justru banyak anggota tidak tahu kemana saja dana itu mengalir.
“Tentu sangat wajar jika ada anggota mempertanyakan hal ini. Nandang harus tanggung jawab kepada seluruh anggota, bukan hanya kepada anak buahnya saja. Selama ini mana sih prestasi Nandang selama menjabat Ketua PGRI Karawang. Jelas tidak ada, karena dia tidak konsen akibat rangkap jabatan,” ujar Asep yang juga merupakan seorang kader HMI Cabang Karawang.
Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Karawang, Nandang Mulyana belum bisa memberikan komentarnya. Pasalnya saat di hubungi melalui telephon seluler dan didatangi ke kantornya. yang bersangkutan tidak ada di tempat.