BEKASI, Spirit – Hujan kritik dari masyarakat warnai reses Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Dadang S Muctar, di Desa Karanganyar, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, pada Sabtu (5/11), di aula desa setempat.
Kritikan yang awalnya disampaikan, Nurhasan (40) itu meminta lahan pertanian tetap dijaga. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Bekasi jor-joran dalam membangun, sehingga mengancam lahan pertanian produktif tergerus.
“Saya selaku petani di Kabupaten Bekasi mohon kepada pak dewan disampaikan ke bupati dan pejabat lainnya supaya lahan pertanian produktif dilindungi,” katanya, saat mengajukan pertanyaan kepada Dadang S Muctar, yang didampingi Kepala Desa Karanganyar, Arni Spd.
Hasan menyebutkan, sejumlah lahan teknik pertanian mulai habis. Ia selaku warga pribumi tidak setuju bila lahan pertanian produktif dihabiskan. “Kami warga pedesaan ingin tetap ada lahan pertanian, karena sumber kehidupan masyarakat desa,” katanya.
Usai menyampaikan pendapat ini, ditambahkan warga lainnya yang juga aparat desa, Juanda (45). Pihaknya menyampaikan tidak boleh adanya pungutan liar. Namun pemerintah sendiri tidak memberikan perhatian kepada aparat desa, misalnya honor RT dan RW yang masih dipandang sebelah mata.
“Sekarang lagi tran larangan pungli, tapi honor RT dan RW tetap seperti itu tidak ada perubahan. Pemerintah tolong perhatikan honor RT dan RW. Tanggungjawab besar kepada masyarakat, sementara perhatian dari pemerintah tidak ada,” ujarnya.
Kritikan lagi disampaikan Ujang. Dirinya menyebutkan perumahaan di Bekasi makin bertamnbah, tetapi Tempat Pemakaman Umum (TPU) minim dilingkungan perumahan tersebut. Padahal dalam Undang-Undang ada aturan main sendiri mengenai Fasos dan Fasum.
“Pak dewan bisa cek lapangan perumahan di Bekasi, minim fasos dan fasum. Itu sudah jelas amanat UU 2 persen dari luas perubahaan untuk fasos dan fasum,” ulasnya.
Menanggapi kritikan tersebut, Dadang S Muctar mencatat sejumlah pertanyaan dari warga untuk disampaikan kepada pemerintah daerah setempat. Wakil rakyat asal fraksi Golkar ini sependapat dengan pernyataan warga. “Saya setuju bila lahan pertanian produktif dipertahankan,” kata Dasim, sapa akrabnya Dadang S Muctar.
Ditambahkannya, honor arapat desa memang perlu diperjuangkan. Dasim langsung menelpon Bupati Bekasi, Neneng Yasin supaya ungkapan warga tersebut dapat direalisasikan di hadapan massa reses. “Honor RT dan RW memang perlu, karena langsung bersentuhan dengan masyarakat. Saya sudah menelpon bu Neneng supaya tahun depan honor RT dan RW jadi satu juta, dengan catatan bila bu Neneng memimpin kembali,” ungkap Dasim, yang menjawab pertanyaan TPU untuk perumahan pun sudah disampaikan kepada bupati, selanjutnya ia akan menyampaikan di Senalan jika ada pembasan persoalan perumahan.
“Masukan tersebut kami tampung semua dan sudah disampaikan ke bupati. Tidak lanjut itu mudah-mudahan bu Neneng memimpin lagi, dan saya sampaikan nanti rapat di Senayan,” tutup Dasim. (top)