KARAWANG, Spirit – Pemerintahan Kabupaten Karawang dinilai kian hari kian amburadul. Bukan rahasia umum lagi bila Bupati Karawang, cellica Nurrachadiana dan Wakilnya, Ahmad “Jimmy” Zamakhsyari sudah disharmonis. Mereka berjalan masing-masing tanpa ada tujuan bersama, bahkan satu sama lain saling “tikam”.
Persoalan itu semakin komplit manakala buruknya infrastuktur yang kian ramai diperbicangan di dunia maya. Pelayanan kesehatan pun terus menjadi keluhan masyarakat, sarana pendidikan dan bangunan sekolah rusak terjadi di sejumlah daerah. Pengangguran di kota industri dan pungutan liar pejabat teras soal ketenagakerjaan. Ditambah lagi, soal perizinan yang saat ini tengah menjadi sorotan penegak hukum.
Mengenai hal tersebut, Dadang S Muchtar, selaku mantan bupati Karawang meluapkan rasa keprihatinannya.
Kata Dadang, sapaan akrabnya, Sabtu (5/11) di Balong, Perum Karang Indah usai melakukan resesnya di Bekasi, menyatakan rasa prihatin dengan kondisi Karawang saat ini.
Semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) bekerja masing-masing. Karena tidak ada kendali dari pimpinan. Bupati hanya seremonial saja menghadiri acara pejabat yang membuat kegiatan, bukan berada di tengah-tengah masyarakat.
“Membangun sistem tidak ada, dan tidak jelas arah tujuan pemerintah saat ini. Masyarakat tidak butuh seremonial, tapi masyarakat butuh karya nyata pelayanan publik. Tegakkan aturan,” ungkapnya.
Pejabat banyak foya-foya, saling pamerkan kekayaan rumah mewah, mobil mewah. Bahkan ada pejabat yang menjadi kepala seksi (Kasi) di Dinas Bina Marga dan Pengairan, istrinya kerap pulang pergi keluar negeri dan memiliki mobil mewah banyak.
Begitu juga yang terjadi di lingkungan Dinas Cipta Karya. Makanya wajar, kata dadang, tatkala ada KPK gadungan membeberkan “borok-borok”, pejabat setingkat kepala seksi di dinas kaget hingga berani membanyar 300 juta untuk KPK gadungan.
“Itu bukti amburadul pemerintahan di Karawang. Banyak tingkat korupsi di dinas. Hal tersebut tidak bisa dibiarkan berlanjut, perlu segera ada evaluasi dari bupati dan wakilnya,” ujarnya.
Diibaratkan oleh dia, dalam pemerintahan Cellica-Jimmy, bagai satu kapal dengan dua nahkoda yang tentu tidak jelas arah tujuannya. “Tunggu kehancuran. Misal saja, dalam perizinan banyak sawah produktif yang digerus. Kalau lebih 100 hektar diizinkan, kalau kurang tidak diperbolehkan dibangun perumahan. Ini kan bahaya,” katanya.
Selain itu, ia juga melihat persaingan di internal para pendukung paslon Cerdasz di Pilkada 2015 lalu semakin kentara. “Karena soal perizinan saja bisa terjadi konflik. Bahkan pendukung Cellica sendiri saling menjadi lawan. Belum satu tahun sudah terasa perpecahan. Disharmonisasi dengan wakilnya, ditambahkan lagi tim pendukung Cellica yang mulai meluapkan keborokan bupati ke publik karena kecewa,” paparnya.
Dikataknnya, pemerintahan kali ini hampir serupa dengan pemerintahan Ade Swara. Jika Cellica-Jimmy tetap disharmonisasi, tim pendukungnya mulai saling buka aib ke publik dan tidak segera introspeksi, tunggu kehancurannya.
“Kejadian serupa akan terulang lagi seperti bupati non aktif Ade Swara. Ketidakmampuan jadi hancur, karena di setir orang. Jika Ade Swara jatuh karena ulah istri, sementara Cellica bisa jatuh oleh pendukungnya yang berebut kekuasan,” kata mantan Bupati Karawang ini. (mhs)