KARAWANG, Spirit – Komisi C DPRD Karawang akan panggil pihak PT Tirta Wijaya Karya terkait aduan masyarakat yang merasa dirugikan akibat aktivitas lalu-lalang kendaraan bermuatan besar yang berisikan tanah yang dikeruk dari Desa Cibadak Kecamatan Rawamerta untuk keperluan pengurugan eksplorasi minyak PT Pertamina (Persero) di Desa Sungaibuntu, Kecamatan Pedas, yang mengakibatkan banyak insfratuktur jalan yang dilaui truk tersebut hancur.
Anggota Komisi C DPRD Karawang, Saidah Anwar yang juga berasal dari Dapil setempat, mengatakan Komisi C segera melayangkan surat panggilan kepada perusahaan tersebut, yang memang sudah diagendakan oleh komisinya.
“Tinggal nunggu waktu luang aja, Kang. Karena kebetulan saat ini Komisi C lagi sibuk rapat Pansus untuk Perda penanggulangan sampah,” kata Saidah melalui telepon selulernya, kepada Spirit Jawa Barat, Rabu (28/9).
Selain dari pihak PT Tirta Wijaya Karya, rencananya komisi C juga akan turut mengundang perwakilan tokoh masyarakat yang merasa dirugikan oleh perusahaan tersebut.
Banyaknya insfratuktur yang hancur akibat lalu-lalang kendaraan bermuatan besar, menuai kekesalan para pemuda di Sungaibuntu. Tak berbeda dengan kekesalan pemuda di Desa Cibadak Kecamatan Rawamerta. Bahkan para pemuda tersebut sempat menutup akses jalan di tempat pengerukan yang ada di perbatasan Desa Gombongsari dan Cibadak beberapa waktu lalu.
Tidak hanya di Desa Cibadak, para tokoh masyarakat di Desa Singabuntu Kecamatan Pedes juga mengancam akan menyutup atau memblokir akses jalan pengurugan. Pasalnya, para tokoh masyarakat menganggap pihak PT Tirta Wijaya Karya acuh terhadap kerusakan insfratuktur yang diakibatkan oleh lalu-lalang truk bermuatan besar miliknya.
“Kami akab memblokir jalan yang dilalui oleh kendaraan besar yang mengangkut tanah dan batu untuk proyek PT Tirta Wijaya Karya. Karena kami masyarakat merasa dirugikan dengana adanya proyek tersebut. Sudah jalan macet, kalau panas berdebu, hujan beceknya minta ampun, sudah gitu jalan yang bagus jadi rusak lagi. Pemilik proyek tidak ada tanggungjawabnya sampai sekarang,” ujar tokoh masyrakat setempat, Umar Ibnu Khotob. (mhs)