KARAWANG, Spirit
Kendati Pemkab Karawang sudah berupaya menganggarkan uang transportasi guru honorer Rp 500 per tiga bulan sekali, dianggap belum bukup. Apalagi pencairannya sering tertunda dalam waktu lama. “Harusnya pemerintah bisa mencairkanya sebulan sekali. Tidak usah menunggu sampai tiga bulan sekali. Itu terlalu lama. Apalagi kabar yang saya dengar, pencairan juga sering terlambat. Di Kabupaten lainnya juga bisa sebulan sekali kok,” kata Ketua Dewan Kehormatan Guru (DKG) Republik Indonesia Kabupaten Karawang, Abdul Karim, Senin (18/1).
Selain itu, ia minta, besaran biaya sebesar Rp 500 ribu bagi rekan-rekan guru honorer jangan disamaratakan. Menurutnya, di Kabupaten Karawang ada banyak kategori guru honorer dilihat dari usia dan masa kerja.
Jika guru honorer yang masa kerjanya memang sudah lama, maka harus bisa mendapatkan lebih dari Rp 500 ribu. “Kalau disamaratakan dengan guru yang masa pengabdianya baru sejengkal waktu, tentu tidak adil. Pemerintah juga harusnya tanggap dengan permasalahan ini,” ujarnya.
Ia juga menyinggung lamanya pencairan tunjangan sertifikasi yang dibayarkan per tri wulan sekali, yaitu dibayarkan setahun dua kali. Dia yakin, jika pemerintah tanggap akan hal tersebut, maka pencairan tunjangan sertifikasi bagi guru PNS bisa dicarikan secara cepat.
“Saya harap ini menjadi catatan penting pula untuk pemerintah. Sertifikasi bagi guru merupakan hal sensitif. Maka jika pemerintah ingin lebih peduli, ya jangan setengah-setengah,” katanya.
Dia mengingatkan, guru mempunyai peran penting dalam pembangunan Kabupaten Karawang ke depan. Sumber daya manusia, menurut dia, bergantung pada kiprah guru yang memang menjadi motor maju dan mundurnya pendidikan.(cr1)